Senin | 14 Oktober 2019 |
×

Pencarian

NEWS

Sekjen DPR Pantang Menyerah Perjuangkan Gedung Baru

Sabtu | 23 September 2017 | 9:49

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Rencana pembangunan gedung baru DPR bukan barang baru. Rencana ini sudah dimulai sejak ketua DPR masih dipegang oleh Agung Laksono

Meski begitu, Sekjen DPR Achmad Djuned mengaku tak akan pasrah untuk memperjuangkan pembangunan itu.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memuluskan rencana pembangunan gedung baru DPR. Setiap wacana itu disuarakan, selalu mendapat penolakan dari banyak elemen masyarakat. Namun, pihak akan terus melanjutkan rencana itu.

“Rencana pembangunan gedung DPR ini sebenarnya sudah dimulai sejak ketua DPR dipegang Pak Agung Laksono, kemudian Pak Marzuki Alie, dan kini Pak Setya Novanto. Sekjen DPR juga sudah tiga kali ganti, yakni Bu Nining Indra Saleh, Bu Winantuningtyas Titi, namun sampai sekarang belum mulus karena masih ada pro kontra,” kata Djuned dalam diskusi di Gedung DPR, Jumat 22 September 2017

Kata Djuned, Sekjen DPR memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung kegiatan Dewan, baik dari sisi administratif maupun keahlian. Dukungan administrasi tersebut termasuk menyiapkan sarana dan prasarana, yaitu pembangunan gedung agar Dewan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik.

“Sekjen punya kewajiban menyiapkan sarana, termasuk Gedung DPR. Ini adalah kewajiban Pemerintah, dan yang mewakili Pemerintah di DPR adalah Sekjen,” terangnya.

Gedung Nusantara I yang sekarang menjadi kantor anggota DPR, menurut Djuned, sudah tidak ideal lagi untuk menampung seluruh anggota Dewan beserta seluruh staf dan tenaga ahli. Alasannya, gedung tersebut dibangun pada tahun 1997, dengan rancangan kapasitas sebanyak 800 orang. Namun kini, gedung tersebut harus menampung hampir dari 5.000 orang.

“Saat ini, anggota DPR ada 560 orang. Masing-masing anggota DPR punya lima staf ahli dan dua staf administrasi. Maka, yang menempati DPR sekarang sudah lebih dari 5.000 orang. Sudah over kapasitas,” ucapnya.

Menurut Djuned, ruangan yang disediakan di gedung untuk setiap anggota juga tidak memadai. Setiap anggota hanya disediakan ruangan seluas 36 meter persegi. Ruangan itu harus ditempati tujuh stafnya serta dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap rapat.

Atas dasar itu, kata dia, Sekjen DPR bersama Pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) membahas upaya penetaan kompleks di parlemen. Kemudian, 10 Pebruari 2015, DPR berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Namun, surat itu hanya mohon izin untuk melanjutkan pembangunan perpustakaan dan museum. Surat permohonan itu kemudian dibalas Mensesneg Pratikno yang menyetujui melanjutkan pembangunan.

Meski begitu, Djuned menganggap bahwa Presiden menyetujui penataan kawasan parlemen, termasuk pembangunan gedung baru. “Jadi, pada prinsipnya, Presiden telah menyetujui rencana pembangunan gedung dalam rangka penataan kawasan MPR/DPR dan DPD dalam satu kesatuan,” katanya.

Atas dasar itu, Setjen DPR akan melakukan pembangunan gedung baru. Dalam pembangunan gedung ini, DPR akan membuatkan ruangan seluas 117 meter persegi bagi setiap anggota Dewan dengan alasan agar sama dengan luar yang dimiliki pejabat eselon I di setiap kementerian.

Dalam prosesnya nanti, sambung Djuned, pembangunan gedung baru DPR harus melewati tujuh tahapan sebagaimana telah direncanakan Kesekjenan DPR. Prioritas DPR adalah membangun gedung baru dan alun-alun demokrasi.

Dia mengakui masih menemui banyak kendala, khususnya terkait analisa biaya dan pentahapan. Sekjen kemudian memutuskan berkirim surat ke Kementerian PUPR. Terkait jangka pembangunan, akan diputuskan setelah ada analisa biaya.

“Mudah-mudahan pada tahun 2018 kami bisa memulai lagi apa yang menjadi cita-cita dan angan-angan DPR, memiliki gedung baru. Karena ini merupakan kewajiban Pemerintah. Kalau Presiden menunjuk yang membangun Kementerian PUPR, kami pun tak masalah,” tambah dia.

Sumber : Rmol.co

Editor :