Sabtu | 19 Oktober 2019 |
×

Pencarian

NEWS

Dianggap Belum Penuhi Kriteria, Dosen Unair Tolak Pemberian Gelar Doktor Kehormatan untuk Cak Imin

Selasa | 03 Oktober 2017 | 10:04

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Alumni FISIP Universitas Airlangga (Unair) memprotes pemberian gelar pada Muhaimin Iskandar, sebagai doktor kehormatan atau doktor honoris causa bidang ilmu Sosiologi Politik. Muhaimin dianggap belum memenuhi kriteria dan belum menunjukkan kontribusi politik dan dosen.

“Jauh hari kami sudah berikan solusi pada rektorat untuk mempertimbangkan dan menunda pemberian doktor kehormatan,” kata salah satu dosen staf Departemen Politik Fisip Unair, Airlangga Pribadi Kusman kepada detikcom, Selasa, 3 Oktober 2017.

Menurut Angga sapaan akrabnya, Ketua Umum PKB ini dianggap masih belum memenuhi kriteria sebagai penerima gelar doktor kehormatan baik secara akademis maupun dalam bidang politik pluralisme.

Ia pun membeberkan beberapa masukan yang dilayangkan ke rektorat untuk mempertimbangkan gelar doktor kehormatan pada Muhaimin Iskandar. “Tidak hanya peraturan Mendikbud yang belum dipenuhi, aturan rektor Unair juga tidak terpenuhi,” tegas dia.

Aturan Mendikbud yang dimaksud, PP Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 21 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2, gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang memiliki dan dianggap berjasa atau berjasa.

“Minimal ada karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan atau kemasyarakatan. Ini tidak terpenuhi,” ungkap dia.

Kedua, aturan atau persyaratan dalam Peraturan Rektor Unair No 22 tahun 2015 Pasal 4 ayat e dan f. Ayat e menyebutkan, yang diberi gelar kehormatan harus telah nyata-nyata memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Unair.

“Serta ayat f, yakni secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi Unair,” tambah dosen pemilik gelar PhD dari Murdoch University ini.

Meski begitu pihaknya tidak akan menghentikan proses pemberian gelar doktor kehormatan yang sudah berjalan. “Kami bukan pedemo jalanan yang berdemo dan memaksa membatalkan. Tapi ingin hentikan praktek transaksional dalam dunia akademik di Unair. Akademisi dan intelektual di Unair masih banyak yang kritis dan tidak menghamba pada kekuasaan,” pungkas dia. (***)

Editor :