MEDIAKEPRI, Batam – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Batam triwulan III tahun 2017 baru mencapai 87 persen. Untuk tiga bulan terakhir, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan untuk bisa bekerja secara maksimal.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi di Kantor Walikota Batam, Senin, 16 Oktober 2017.
”Ada beberapa capaian yang belum memenuhi target. Yang paling mempengaruhi BPHTB, PBB. Dan itu berkorelasi positif dengan eskalasi yang terjadi saat ini. IPH (izin peralihan hak) pengaruhi BPHTB, BPHTB pengaruhi PBB,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai paripurna di Kantor DPRD Batam.
Menurut Amsakar, bila capaian akhir tidak seperti yang diharapkan, ada kemungkinan pembayaran kegiatan tahun 2017 dilakukan pada 2018 mendatang. Tapi bila target minimal 95 persen terpenuhi maka beberapa kegiatan tidak harus dibayar tahun depan.
Selain PBB dan BPHTB, realisasi retribusi parkir juga tergolong rendah. Dari enam jenis pendapatan yang dikelola Dinas Perhubungan, hanya parkir yang tidak mencapai target. Pendapatan lainnya, seperti uji kir, melebihi target yang dibuat sebelumnya.
“Masih ada Rp 1 miliar yang harus kita kejar. Baru Rp 5 miliar tercapai dari target Rp6 miliar. Ini dikatakan karena baru selesai pemetaan (titik parkir),” ujarnya.(***)
Sumber: MCBatam
