Senin | 26 Oktober 2020 |
×

Pencarian

PERISTIWA

KontraS Catat Pelanggaran HAM Terus Meningkat di Pemerintahan Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data yang disampaikan, data menunjukkan setiap tahun kasus bertambah. Selama kurun waktu Januari-Oktober 2017, pelaku penyiksaan dari kalangan polisi paling dominan, yaitu 84 kasus, TNI 29 kasus, dan warga sipil 19 kasus.

Loading...

“Pelaku penyiksaan lebih beragam, selain polisi dan TNI ada petugas Lapas. Pemantauan sepanjang 2017, warga yang paling rentan menjadi korban penyiksaan berusia 15-25 tahun,” tutur Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam diskusi ‎peringatan Hari HAM Internasional, Minggu, 10 Desember 2017.

Penyiksaan yang pelakunya aparat kepolisian maupun TNI pada 2010 tercatat 28 kasus, meningkat menjadi 163 kasus pada 2016-2017. Kontras menyayangkan jumlah oknum yang ditindak tegas tak sebanding dengan jumlah kasus.

Selama 2017, hanya ada satu pelaku yang diproses hingga pengadilan. Yaitu, kasus penyiksaan terhadap warga Meranti hingga tewas. Namun, Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau, hanya menjatuhkan vonis satu sampai empat tahun penjara.

Menurut dia, minimnya vonis itu mengecewakan karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat Polres Meranti hingga menyebabkan dua korban tewas.

Loading...

Selain itu, Kontras menemukan kasus penyik‎saan yang dilakukan hingga korban La Gode, warga Taliabu, Maluku Utara, tewas.

Keluarga korban diiming-imingi untuk berdamai asalkan jangan melapor ke kantor kepolisian. Insiden penyiksaan itu terjadi pada 24 Oktober. Dia menderita luka di sekujur tubuh, delapan buah gigi serta kuku Ibu jari dicabut, hanya karena dianggap mencuri singkong parut gepe milik tetangga. Kontras menyebut cara itu dilakukan oknum untuk menghindari proses hukum.

Pada 2016, oknum yang terbukti pernah memberi uang sebesar Rp100 juta kepada keluarga Siyono, terduga terorisme yang menjadi korban penyiksaan hingga tewas oleh Densus 88 Anti Teror serta meminta mengikhlaskan kematian, lalu tidak menuntut secara hukum.

Selain itu, dia menambahkan, pola lainnya adalah kerap terjadi tekanan psikologis terhadap keluarga korban yang dilakukan oleh institusi pelaku penyiksaan, seperti kepolisian dan TNI.

“Tindakan ini agar pihak keluarga tidak melakukan proses pelaporan atau penuntutan terkait kematian korban akibat praktik-praktik penyiksaan,” katanya.

sumber: tribunnews.com

Loading...
Loading...