Senin | 21 Oktober 2019 |
×

Pencarian

NEWS

Pemberitahuan.. Mulai Tanggal 2 Januari 2018, Berobat ke Puskesmas Bayar Rp 10 ribu

Selasa | 02 Januari 2018 | 11:03

MEDIAKEPRI.CO.ID, Sumedang – Biaya berobat gratis di puskesmas bagi warga Sumedang dihapus tahun 2018 ini.
Bagi warga Sumedang yang berobat ke puskesmas dan tidak memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) mulai Selasa 2 Januari 2018 ini harus membayar Rp 10 ribu dalam setiap kali sekali kunjungan.
Biaya berobat ke puskesmas ini dikenakan ke pasien saat mendaftar berobat di 35 puskemas yang tersebar di Sumedang.

“Mulai 1 Januari 2018, pasien yang berobat ke puskesmas dan bukan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau non Jamkesda dikenakan tarif Rp 10 ribu per kunjungan,” kata Retno Ernawati, Kepala Dinas Kesehatan melalui sambungan telepon, Senin 1 januari 2018.

Ia menyebutkan untuk tahun 2018, Dinkes Sumedang sudah tidak lagi menerima alokasi anggaran dari APBD Sumedang untuk penunjang pembebasan biaya kesehatan.

“Tahun 2018, Dinkes sudah tak menerima lagi anggaran dari APBD untuk penunjang bebas biaya,” katanya.

Saat ini, semua puskesmas yang ada di Sumedang sudah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).

Puskesmas sudah menjadi BLUD dan bisa menarik biaya pendaftaran kepada pasien yang besarnya Rp 10 ribu sekali kunjungan. Puskesmas menjadi BLUD ditetapkan oleh peraturan bupati.

Menurutnya, dengan puskesmas menjadi BLUD maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di puskesmas.

“Biaya pendaftaran pasien saat berobat dikelola langsung langsung oleh puskesmas karena sudah menjadi BLUD. Biaya Rp 10 ribu itu tidak melebihi tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah,” katanya.

Kepala Dinkes meminta masyarakat Sumedang yang belum menjadi peserta JKN supaya mendaftar dan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Dinkes mendorong warga Sumedang yang belum memiliki kepesertaan JKN untuk mendaftar menjadi peserta JKN dan memiliki KIS sehingga biaya pelayanan kesehatan dijamin,” katanya.

Sejak tahun 2007, semua warga Sumedang yang memiliki KTP dan kartu keluarga Sumedang dibebaskan dari semua biaya berobat di puskesmas.

Namun menyusul adanya adanya kebijakan JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta puskesmas menjadi BLUD maka pembebasan biaya kesehatan bagi warga di puskesmas dihapus.

Untuk pembebasan biaya pelayanan kesehatan di puskesmas padatahun 2007 itu disiapkan anggaran Rp 10 miliar.

Namun pada 2014 dengan adanya JKN BPJS, alokasi anggaran ke puskesmas terus dipangkas dan tahun sebelumnya hanya Rp 1,2 miliaran.

Tahun 2018, Dinkes tak lagi mendapat kucuran anggaran untuk pembebasan biaya kesehatan di puskesmas dari APBD. (***)

sumber: tribunnews.com

Editor :