WARNA WARNI

Harapan Pengusaha UMKM di Pilkada 2018 Ini, Semoga “Omzet Meroket”

Selasa | 27 Februari 2018 | 16:13

MEDIAKEPRI.CO.ID – Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang men­gatakan, belanja kampanye sekitar Rp 4 triliun akan berputar dari para pasangan calon peserta Pilkada 2018, terutama untuk berbagai ke­butuhan atribut kampanye.

Hal itu belum termasuk anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak yang berasal dari pemerintah mencapai Rp 20 triliun.

“Ini sangat berdampak pada aktivitas bisnis, khususnya pelaku UMKM dengan kenaikan order dan omzet,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 Kabupaten. Pilkada di 17 provinsi, pasangan calon rata-rata merogoh kocek Rp 75 miliar untuk belanja atribut kampanye, sehingga totalnya sudah mencapai Rp 1,27 triliun. Bahkan di lima provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, belanja kampanye bisa menembus lebih dari Rp 100 miliar karena wilayah kampanye yang relatif luas.

Sarman memprediksi, peserta Pilkada di tingkat kabupaten atau kota rata-rata mengeluarkan dana belanja kampanye sekitar Rp 10-20 miliar. Itu tergantung luas wilayah dan jumlah pen­duduknya.

Menurutnya, perputaran belanja kampanye dapat mening­katkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi peluang emas bagi pengusaha UMKM. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan atribut kampanye dapat diproduksi oleh UMKM seperti alat peraga, spanduk, umbul-umbul, baliho, backdrof, kaus, pin, leaflet dan lain lain.

Belum lagi untuk iklan di media massa, operasional tim sukses, konsumsi, transportasi, perlengkapan hiburan. Dampak tidak langsung, pedagang keliling juga dapat meraih keuntungan dari momentum kampanye di tempat terbuka.

Sebab itu, Sarman mengimbau seluruh pihak terkait mampu menjaga penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Hal ini agar tak meng­ganggu niat investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia.

“Menjadi tugas kita bersama agar menghindari kampanye berbau SARA (suku, agama, dan ras) yang dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat dan aktivitas bisnis,” imbuhnya. (***)

sumber: rmol.co

Editor :