BATAM

Nuryanto Sampaikan Pemukiman di Batam Bayar UWTO dan Jokowi Terkejut, Akankah Ada Kebijakan Baru?

Rabu | 28 Februari 2018 | 13:04

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto menyampaikan masalah uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk pemukiman masyarakat di Batam ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Permasalahan ini disampaikan Nuryanto pada kesempatan emas ketika ulama Kepri diundang presiden.

Dalam poin ini, Nuryanto menyampaikan bahwa selain UWTO yang dibayar per 30 tahun sekali ini, masyarakat juga harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Pak Presiden mengaku kaget soal ini. Bahkan beliau baru tahu kalau kawasan pemukiman juga diterapkan aturan tersebut,” ujar Politisi PDI-P ini.

Selain menyampaikan permasalahan yang membebani masyarakat, Ketua DPRD Batam ini juga menyampaikan ruwetnya pemilihan Wakil Gubernur pasca meninggalnya Gubernur terpilih, hingga kini sudah setahun lebih, kekosongan posisi Wakil Gubernur masih belum juga terisi.

“Semua proses sudah berjalan, namun hingga kini Wakil Gubernur yang lolos melalui proses politik belum juga dilantik,” tanya Cak Nur saat itu.

Menjawab hal tersebut, Presiden lansung merespon dengan berjanji akan menanyakan masalah ini ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Lalu, permasalahan terakhir yang disampaikan adalah adanya dua perahu kepemimpinan di Batam. Dimana sejauh ini belum ada seputar pembagian tugas dan wewenang kerja antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Regulasi hubungan kerja Pemko Batam dan BP Batam, sesuai dengan ‘Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah’ diketahui bahwa untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, hubungan kerja harus diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Nah persoalannya selama ini PP itu tidak pernah ada, tidak pernah dibuat sehingga dua lembaga yang seharusnya bisa bersinergi itu (Pemko Batam dan BP Batam.red) tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal, bahkan cenderung menonjolkan ego” jelas Cak Nur.

Menanggapi hal tersebut, lanjut Cak Nur, Presiden Jokowi berjanji akan segera mencarikan solusi. Program pembangunan kabinet Kerja harus dijalankan secara maksimal hingga ke daerah, sehingga ketimpangan regulasi harus segera dituntaskan.

“Semua masalah yang disampaikan disambut dan direspon baik oleh Presiden,” tutup Nuryanto. (kmg)

Editor :