MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Tahun 2018, Indonesia memasuki tahun politik. Di sejumlah daerah, ada pesta rakyat memilih kepala daerah di wilayahnya untuk lima tahun ke depan.
Setahun kemudian, pada 2019, Indonesia kembali memasuki tahun politik dengan digelarnya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).
Setiap kali menjelang pesta demokrasi di era reformasi ini ada fenomena baru. Dimana sejumlah pihak mengangkat isu kembangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali mencuat. Melalui isu itu, lalu menyerang partai politik dan kandidat tertentu.
Di samping itu, maraknya isu penyerangan terhadap tempat ibadah dan pemuka agama belakangan ini juga dikait – kaitkan dengan PKI. Ini merupakan taktik yang keji namun untuk masyarakat yang kurang berpendidikan, cara ini cukup efektif. Masyarakat mudah termakan isu meski merekapun tidak tahu komunisme itu apa.
Begitu hangatnya isu ini hingga menjadi bagian pembahasan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan ulama dari Kepri, Selasa, 27 Februari 2018.
Dalam pertemuan tersebut terkuat soal isu komunis yang digoreng menjadi senjata politik pihak-pihak tertentu yang ingin menyudutkan pemerintah.
“Pak Presiden menyampaikan ke kami yang hadir soal klarifikasi isu Komunis, dan beberapa isu lain yang sering menyudutkan beliau di media sosial,” ujar Bambang Yulianto, Rabu, 28 Februari 2018.
Menurut Bambang, memasuki momentum politik, media sosial kerap dibanjiri informasi Hoax yang menyesatkan. Untuk itu, Presiden mengajak para tokoh untuk bahu-membahu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Ya, pak Presiden meminta para tokoh dan ulama untuk turut serta menjadi benteng untuk menetralisir semua fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Selama ini perhatian pemerintah kepada pesantren dan dunia pendidikan Islam tidak bisa diragukan lagi,” jelas Bambang.
Dikatakan Bambang, sejumlah tokoh Batam juga turut hadir dalam pertemuan tersebut dengan membawa isu dan keluhan masing-masing. Kesempatan untuk bertemu dengan Presiden benar-benar dimaksimalkan untuk kebutuhan bagaimana persoalan yang dihadapi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Batam, bisa lansung didengar oleh Presiden. (kmg)
