MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengajak semua pihak, para stakeholder di Batam termasuk para pengusaha dan asosiasi untuk aktif dalam memikirkan persoalan daerah.
Termasuk juga untuk aktif dalam tiap permasalahan birokrasi, misalnya sudi hadir saat diundang untuk memberikan masukkan ketika dewan akan menyusun Perda.
“Kebiasaan mengutus karyawan itu sebaiknya dikurangi, sehingga kita bisa mendapat masukan yang baik yang benar-benar dinginkan bersama,” ujar Nuryanto yang biasa disapa Cak Nur ketika menanggapi kekecewaan para pengusaha hiburan mengenai pemberlakuan kenaikan pajak hingga 35 persen.
Penaikan pajak tersebut bukanlah niat dari DPRD, melainkan melalui proses panjang di Panitia Khusus (Pansus) Perda yang tentu saja banyak pertimbangan.
“Khususnya Perda pajak ini proses sebenarnya panjang, bahkan sempat distop dulu pada 2016. Hingga pada akhirnya dibahas lagi,” katanya.
Lebih lanjut Nuryanto menjelaskan, keberadaan Perda tentu untuk kepentingan masyarakat. Tidak mungkin Perda dibuat sebaliknya, untuk membuat susah masyarakat. Karena itu, dalam tiap pembahasan, sesuai dengan mekanismenya, Pansus selalu memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.
“Termasuk Perda nomor 7 tahun 2017 ini, kami libatkan juga perwakilan dari masyarakat dan pengusaha, hanya saja, telah menjadi kebiasaan para pengusaha ketika diundang kerap tidak hadir, atau malah mengutus karyawan, sehingga Pansus tidak mendapat masukan sebagaimana yang diinginkan. Begitu terjadi persoalan, jadi seperti ini,” jelasnya.
Meski demikian, pada prinsipnya, DPRD tidak pernah menaikan besaran pajak tersebut. Angka-angka yang muncul itu dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Sepanjang kepemimpinan kami, tidak pernah ada kami menaikan pajak, yang ada justru kami menurunkan dari usulan yang disodorkan pemerintah. Kami mengurangi apa yang meraka ajukan, tentu dengan banyak pertimbangan, terkait keberlansungan dunia usaha di kota ini,” ujarnya. (bayu wasono/kmg)
sumber: utusankepri.com
