Senin | 30 November 2020 |
×

Pencarian

BATAM

Pemuda Batam Jadi Corong Jeritan atas Beban Warga Batam karena Pembayaran UWTO dan PBB ke Presiden Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Organisasi Kepemudaan Pemuda Batam terus merespon tentang kebijakan yang diterima warga Batam yakni pungutan uang wajib tahunan otorita (UWTO) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dua pungutan yang wajib bagi warga Batam ini dimainkan oleh dua instansi di Batam yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Loading...

“Kita terus menyuarakan hal ini. Kita berharap ada kebijakan presiden tentang masalah pungutan ini,” ujar Inisiator yang juga Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Pemuda Batam, Daeng Indra.

Sehingga, Pemuda Batam menilai masalah kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam, yang hingga saat ini masih sangat belum jelas tersebut sangat membebankan. Dan akhirnya, kebijakan ini membuat warga Batam makin susah. Dan kebijakan ini hanya ada di Batam.

Menyikapi hal ini, Pemuda Batam terus menjadi corong masyarakat Kota Batam. Hingga dari rangkuman jeritan dan tangisan masyarakat ini, ada tiga poin penting yang disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tentang kedua pungutan yang sama dari kedua lembaga negara ini.

Pertama, katanya, Pemuda Batam meminta Presiden Jokowi untuk mendengarkan aspirasi dan jeritan kami atas nama ‘warga Batam’ terkait pungutan PBB dan UWTO. Karena, katanya, UWTO inikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Loading...

Selanjutnya, masyarakat Batam merasa berat dan terbebani, mereka tinggal di pemukiman di Kota Batam harus/wajib membayar dua kali yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Terakhir, tambahnya, Pemuda Batam meminta kepada Presiden untuk segera menghapus tagihan UWTO yang dilakukan oleh BP Batam. (bayu wasono)

Loading...
Loading...