TANJUNG PINANG

Pansus PBMD DPRD Kepri Kebingungan Telusuri Aset Pemprov Kepri di Lagoi, Kok Bisa!!!

Senin | 28 Mei 2018 | 0:05

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Ketua Panitia Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, permasalahan itu sejak 31 Mei 2006 dipertanyakan Pemprov Kepri, namun sampai saat ini belum jelas.

Pertanyaan itu muncul karena saham Pemprov Riau di Lagoi, kawasan wisata yang dikelola PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) tidak ikut diserahkan kepada Pemprov Kepri yang dimekarkan sejak tahun 2004.

“Kalau saham itu berupa aset Pemprov Riau, maka harus diserahkan kepada Pemprov Kepri. Ini persoalannya Pemprov Riau tidak pernah tahu keberadaan saham itu,” ujarnya di Tanjungpinang, Minggu, 27 Mei 2018.

Rudi mengatakan sampai sekarang tidak ada yang membantah keberadaan saham Pemprov Riau di Lagoi. Padahal permasalahan ini bukan hanya sekarang saja bergulir, melainkan sudah sangat lama.

“Kenapa BRC terkesan menutupinya? Pihak BRC sudah pernah ditanya permasalahan ini, tetapi tidak memberi jawaban ya atau tidak. Kalau perusahaan itu mengatakan tidak, ini pasti seru. Sayangnya, tidak ada jawaban,” katanya, yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri.

Berdasarkan hasil penelusuran Pemprov Kepri pada saat itu, Pemprov Riau diberi saham kosong sebesar 12,5 persen sejak 1989. Namun sejak saat itu sampai sekarang, Pemprov Riau tidak pernah memperoleh keuntungan dari pembagian deviden PT BRC di Lagoi.

Padahal kawasan wisata di Lagoi berkembang pesat. Bahkan jumlah wisman terbanyak di Bintan menginap di Lagoi.

Informasi semakin membingungkan ketika Pemprov Riau menyatakan saham kosong di Lagoi sebagai aset yang dipisahkan karena dikelola oleh BUMD Riau. Jika benar saham itu merupakan aset yang terpisah, maka Pemprov Kepri tidak dapat berbuat banyak. Karena, Pemprov Riau dapat membuka usaha di wilayah mana pun, termasuk di Kepri.

“Ya, pasti bingung, dikelola oleh BUMD Riau, tetapi tidak memberi pendapatan daerah. Jadi ke mana saham itu?” ujarnya.

Rudi mengemukakan spekulasi juga muncul terkait permasalahan itu terkait kemungkinan saham itu sudah dijual. “Itu bukan tidak mungkin terjadi. Saham itu dapat dijual BUMD secara `diam-diam`. Ini yang harus ditelusuri,” ucapnya.

Ia mengemukakan Pansus PBMD DPRD Kepri tidak memiliki kapasitas untuk memanggil para pihak yang terlibat dalam persoalan itu selagi saham tersebut masih di BUMD Riau. Pansus PBMD DPRD Kepri tidak memiliki waktu yang banyak dalam menyelesaikan tugasnya sehingga permasalahan saham di Lagoi itu secara teknis diserahkan kepada Pemprov Kepri.

Namun Pemprov Kepri dan Pemprov Riau dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus untuk menyelasaikan permasalahan ini.

“Kami mau ajak rapat dengar pendapat dalam kapasitas apa? Pemprov Kepri bukan pemilik saham, dan Pemprov Riau belum mengetahui keberadaan saham itu,” tegasnya. (***)

sumber: batamclick.com

Editor :