Rabu | 20 Januari 2021 |
×

Pencarian

TANJUNG PINANG

Untuk ke 7 Kalinya Pemprov Kepri Terima WTP, BPK Temukan Belanja Publik Harus Dibenahi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan bahwa Pemprov Kepri memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Kita patut berbangga, karena Opini WTP ini, sudah ketujuh kalinya diperoleh oleh Pemprov Kepri,” jelas Anggota V BPK RI, Isma Yatun di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin, 21 Mei 2018.

Loading...

Namun BPK RI menemukan adanya pengeluaran jasa publikasi sebesar Rp390 juta rupiah, yang disalurkan Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov Kepri) kepada media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

Temuan itu menjadi catatan tersendiri oleh BPK RI dalam penyampaian Laporan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

Untuk itu menurut Isma, pencapaian tersebutdapat terus dipertahankan dengan cara meningkatkan sistem keuangan Pemprov Kepri yang berazazkan akuntabel dan transparan.

“Tapi ada beberapa yang menjadi catatan kami, yakni temuan-temuan belanja yang masih kurang bermanfaat,” sebutnya.

Loading...

Diantara temuan itu, Isma mengatakan ada beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan. Nilai investasi sebesar Rp43,41 miliar yang tidak memberikan manfaat ekonomi.

“Ada juga belanja publikasi dengan media yang belun terverifikasi Dewan Pers,” jelasnya.

Tak hanya itu, BPK juga mencatat Pemprov Kepri belum menyelesaikan kekurangan dan kelebihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada tahun 2013. Dengan nilai masing-masing Rp4,95 miliar dan Rp10,81 miliar

Untuk itu, lanjut Isma, pihaknya meminta Pemprov Kepri untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan. (kmg)

Loading...
Loading...