pemkab lingga

LINGGA

Disbud Bebaskan Lahan Ratusan Hektar untuk KP dan KWB 

Sabtu | 17 November 2018 | 19:29
pembebasan lahan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Dinas Kebudayaan (Dikbud) lakukan pembebasan lahan seluas 126 hektar milik masyarakat untuk kepentingan umum di Daik Lingga, komplek Istana Damnah.

“Target itu, lebih kurang 126 hektare,” kata Kepala Dinas Kebudayaan M Ishak kepada mediakepri.co.id Jumat, 16 November 2018 malam seraya mengatakan, tahun 2018 Dikbud sudah membebaskan lahan sebanyak tujuh bidang tanah.

Lebih jauh katanya, dari 126 hektar, sudah ada peruntukanya, diantaranya 60 hektar untuk Kota Pusaka (KP) dan 66 hektar menjadi Kawasan Warisan Budaya (KWB).

BACA: Anak Petani Ini Jadi Kepala Negara saat Usia 13 Tahun

BACA: Bintan Tetap Konsisten, Siswa Terima Bantuan Seragam Gratis 2018

Dijelaskannya, sejauh ini tidak ada kendala yang menghambat. Dinas, tambahnya, dibantu Kejari Lingga, maupun tim apresial  kantor jasa penilai Publik (KJPP). Hanya saja, lanjutnya, saat ini kondisi keuangan APBD Lingga belum memungkinkan untuk dibebaskan secara langsung dari target itu.

Selain itu katanya, dengan 60 hektar diperuntukan sebagai Kota Pusaka, agar kedepan dapat dibantu melalui proses dana Pusat maupun Provinsi.

” Untuk teknis pembangunan Kota Pusaka, Pokja dari dinas PUPR, tidak dari Dikbud lagi. Kita hanya sebagai anggota. Intinya, pembangunan tidak terkendalam masalah lahan, Dikbud minta dibebaskan,” sebutnya. 

BACA: Bantuan Kapal dan Perlengkapan Nelayan Bertebaran di Bintan

BACA: Sekdaprov Minta Segerakan Penyerapan Anggaran

Dikatakan Ishak Ini sudah kedua kalinya Dikbud melakukan Pembebasan lahan. Walau secara bertahap, katanya, dinas selalu optimis ini akan sesuai target. 

pembebasan lahan

Kasi DATUN Kajari Lingga Junaidi bersama Kadis Kebudayaan di Balai LAM Kabupaten Lingga

Kajari Lingga Imang Job Marsudi melalui Kasi Datun Junaidi mengatakan, pihaknya mendamping kegiatan pengadaan tanah di kebudayaan ini, berdasarkan surat kuasa khusus dari bupati ke Kajari Lingga.

Lebih jauh katanya, pihaknya mastikan kegiatan ini tidak ada pelanggaran dari sisi perundang-undangan tentang pengadaan tanah. Sedangkan untuk penilaian, objek tanah dan pemiliknya masuk pada kewenangan pejabat penilai yang bekerja menurut ketentuan/metode dan kode etik yang mengikatnya

Selanjutnya, khusus untuk anggaran yang tersisa dari kegiatan ini menjadi silpa, tidak dapat dijadi dasar untuk menyatakan OPD gagal dalam penyerapan anggaran. Sehingga, katanya, anggaran tahun berikutnya menjadi kurang, karena out put kegiatan tercapai maksimal.

BACA: ‘Angin Surga’ Pemerintah Lingga untuk Mahasiswanya di Tanjungpinang

BACA: Pekan Depan, Presiden Jokowi Berkunjung ke Lingga

Sementara anggaran yang digunakan seminimal mungkin dan silpa tersebut, ada prestasi OPD tersebut dalam penyelamatan keuangan daerah, dari potensi kerugian keuangan negara/daerah.

Ditempat yang sama, tim apresial KJPP, Alex menjelaskan, tahapan pelaksanaan pengadaan lahan berdasarkan UU No. 2/2012 ada 4 bagian. Diantaranya, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

” Point 1 s.d 2, merupakan domainnya instansi yang membutuhkan tanah. KJPP dan/atau Penilai merupakan bagian dari point 3, yaitu pada tahapan penilaian ganti kerugian. Selanjutnya setelah penilaian dilakukan, maka masuk kepada tahap terakhir yaitu penyerahan hasil dimana ada tahap sosialisasi hasil dan negosiasi,” jelasnya

BACA: Program Askab PSSI Lingga Tak Berjalan, Aziz Martindas: SK Belum Keluar

BACA: Tak Beroperasi, Bupati Lingga Minta Gubernur Kepri Evaluasi Izin Tambang

Selain itu, kata Alex, point 4 juga merupakan domainnya instansi yang membutuhkan tanah. Kompetensi Penilai, katanya, hanya menilai yang merupakan salah satu proses pada bagian pelaksanaan. “Kita KJPP sudah melakukan penilaian pada 27 sampai dengan 28 Agustus 2018 yang lalu. (bran)

Editor :