Selasa | 19 November 2019 |
×

Pencarian

HEADLINE

Tetap Waras, Terus Melindungi Hak Pilih

Jumat | 23 November 2018 | 22:37
komisioner kpu

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Belakangan ini ramai kabar atau berita tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah masuk atau akan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu serentak 2019. KPU sebagai penyelenggara pemilu disudutkan. Seolah-olah mengerjakan sesuatu yang sia-sia bin konyol.

Padahal, KPU hanya menjalankan amanat undang-undang. Yaitu, UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum, UU No 19/2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Loading...

BACA

Apri Optimis Atlit Bintan Mampu Ukir Prestasi di Porprov Kepri

Klenteng Nguan Tian Xiang Tih Bio Bagian Lokasi Wisata Religi

Komisioner KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko mengatakan, prinsipnya, semua penyandang disabilitas harus diberi akses yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Bahkan, tidak boleh ada pembedaan, diskriminasi atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Termasuk, hak bagi penyandang disabilitas mental untuk masuk dalam daftar pemilih.

Loading...

Apakah ODGJ yang masuk DPT ini nanti otomatis bisa menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara 17 April, ya kita lihat nanti. Kalau menurut dokter yang menangani, warga bersangkutan dalam kondisi prima dan sehat mentalnya, silakan datang ke TPS dan mencoblos. Bila sebaliknya, mungkin Beliau lebih baik beristirahat dan menenangkan fikiran di rumah saja.

Pandangan ‘Kalam’ Sutardji Tahun Lalu Tentang Daik Lingga

Dikatakan Priyo, merujuk UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat 4 pengelompokan disabilitas. Ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Tapi, kali ini saya mau fokus dulu dengan kelompok disabilitas intelektual dan mental.

“Yang dimaksud disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi fikir karena kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya, lambat belajar, tuna grahita, dan down syndrom,” terang Priyo, Jumat, 23 November 2018.

Andap Ajak Personil Polda Maknai Keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan 3M

Dia mengatakan, adapun disabilitas mental adalah terganggunya fungsi fikir, emosi, dan perilaku. Variannya cukup beragam. Ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxientas (kecemasan ekstrem), dan gangguan kepribadian. Lima kondisi ini masuk kategori psikososial.

“Mereka inilah yang kerap disebut orang dengan gangguan jiwa. Istilah gangguan jiwa atau hilang ingatan ini juga sudah muncul dalam Peraturan KPU No 11/2018,” pungkasnya.

Selain kategori psikososial, tambah dia,  ada juga kategori disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Ini masih masuk jenis disabilitas mental. Contohnya, autis dan hiperaktif.

9 Tersangka Ini Akibatkan Kerugian Negara Rp4 Miliar di Pasar Modern Natun

Dikatakan Priyo, masuknya ODGJ ke dalam DPT bukan barang baru. Bukan wacana atau isu yang baru muncul jelang pemilu 2019. Sejak 2014 mereka sudah diakomodir. Dalam putusan MK No 135/PUU-XIII/2015 terkait dengan uji materi UU Pilkada No 8/2015 disebutkan beberapa contohnya. Semua terjadi menjelang pemilu 2014. Misalnya, ada 62 orang yang didaftar masuk DPT di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Marzuki Mandi Kota Bogor dan 41 orang di RSJ Banyuwangi.

Ia mengatakan, pendataan juga dilakukan di RSJ Bangli, Bali. Bahkan, keluar SE 395/KPU/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang menginstruksikan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk TPS di RSJ dan panti sosial.

“Kami senang persoalan ini sekarang mencuat lagi. Heboh di seantero jagat. Artinya, semakin banyak orang yang peduli dengan daftar pemilih. Semoga partisipasi pemilih pada 2019 nanti ikut naik. Melampaui target nasional 77,5 persen,” ungkapnya.

Karena itu, bila dalam beberapa hari ke depan pihaknya menemukan ada ODGJ yang belum masuk DPT, maka akan mendaftarkannya. Sesuai mekanisme. Yakni, memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK). Yang jelas, kami tidak mungkin mendata ODGJ yang sedang ”berpetualang” di jalan dan emperan. Targetnya adalah RSJ, panti sosial, dan rumah.

Untuk diketahui, Kepri saat ini belum punya RSJ. Yang bisa dilakukan, rekan-rekan KPU Kabupaten/Kota kembali berkoordinasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan. Sekadar memastikan. Siapa tahu ada yang terlewatkan. (*)

Editor :

Loading...
Loading...