Rabu | 16 Oktober 2019 |
×

Pencarian

Kandidatku tuk Bupati dan Wakil Bupati Karimun

HEADLINE

Hanura Kepri Ambil Bagian Polisikan Ketua KPU Pusat

Kamis | 20 Desember 2018 | 22:00
Hanura laporkan kpu

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Kepulauan Riau turut melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Arif Budiman ke Bareskrim Polri, Kamis, 20 Desember 2018.

Dikutip di batam.tribunnews.com, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri, Bakti Lubis membenarkan pihaknya menjadi satu dari 34 DPD Partai Hanura yang melaporkan Ketua KPU Pusat, Arif Budiman ke Bareskrim Polri.

Bupati Lingga Hormati Putusan Hakim PN Batam Soal Vonis Mulkansyah

 

“Ada 34 Ketua DPD Partai Hanura di daerah yang melaporkan Ketua KPU Pusat, Arif Budiman ke Bareskrim Polri dan kita salah satunya,” kata Bakti Lubis kepada TribunBatam.id, Kamis.

Bakti mengatakan, saat ini KPU Pusat dinilai tidak konsisten menjalankan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait harus dimasukkannya Ketua Umum Partai Hanura yakni DR Oesman Sapta Odang ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) perseorangan atau DPD RI.

Menurut Bakti, KPU dinilai tidak independen dalam menjalankan regulasi yakni keputusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, tertanggal 14 November 2018.

“Pada pokoknya menyatakan membatalkan keputusan KPU RI nomor 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 tentang pengumuman Daftar Calon Tetap Perseorangan (calon DPD RI ) serta memerintahkan KPU RI untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Calon Tetap peserta Pemilu DPD RI tahun 2019 yang mencantumkan nama DR (HC) Oesman Satpa Odang,” kata Bakti Lubis dari Jakarta.

BPOM Kepri Musnahkan Miliaran Rupiah Obat dan Makanan Ilegal

Adapun sikap KPU ini menurut Bakti, bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 yang memerintahkan KPU wajib menindaklanjuti keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut.

“Hal ini juga dikuatkan oleh Bawaslu RI yang menegaskan bahwa KPU harus melaksanakan keputusan PTUN Jakarta sebagaimana amanat ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 93 huruf g,” kata Bakti Lubis.

Selain melaporkan Ketua KPU RI, Arif Budiman, 34 DPD Partai Hanura, dikatakan Bakti Lubis juga menggelar seluruh Ketua DPD juga mendatangi KPU RI.

Akan tetapi tidak ada satu orang Komisioner KPU RI, ada di tempat.

“Ada aksi massa juga sekitar 3.000 orang, pengurus (DPD Partai Hanura) DKI semua,” kata Bakti Lubis. (***)

Editor :