Kamis | 28 Januari 2021 |
×

Pencarian

PERISTIWA

Polemik Aturan Pemakaian Jilbab, Kemendagri: Jilbab tidak Dilarang, Hanya Diatur Kerapiannya

Kemendagri menilai aturan seperti ini bagus didudukung tidak dihebohkan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto, ikut mengomentari soal polemik aturan pemakaian jilbab di lingkungan lembaga negara baik ekseskutif, legislatif dan yudikatif.

Loading...

Menurutnya, penyelenggara negara harus melihat cara berpakaian pegawai perusahaan swasta yang tertib dan rapi.

“Kok penyelenggara kalah dengan swasta, swasta bisa mengatur secara tertib,” ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad, 16 Desember 2018.

Kemudian, dibuatlah landasan-landasan aturan bagi wanita agar jilbabnya dimasukkan dalam kerah. Beda halnya jika kalimatnya dilarang.

“Toh kan kalimatnya mengimbau ‘agar’ bukan dilarang. Jilbabnya dimasukkan biar rapi,” ujarnya.

Loading...

Menurutnya, aturan seperti ini bagus didudukung tidak dihebohkan. Kebenaran harusnya dibela. Aturan seperti juga membuat aparat lembaga tertib dan rapi.

“Tidak ada yang memakai jilbab panjang dan pendek. Semua selaras,” ucapnya.

Sigit berharap di luar atau di dalam pemerintahan. Kalau benar di dukung, kalau salah dikritisi. “Prinsipnya bukan dilarang memakai jilbab tapi dihimbau agar rapi,” ujarnya.

Sebelumnya pengaturan penggunaan jilbab hanya diperuntukkan pada saat pelaksanaan upacara bendera. Dimana dalam peraturan Kemendagri di dalam poin ketiga huruf b Instruksi Mendagri tersebut dinyatakan “Khusus bagi perempuan, bagi yang berjilbab agar dimasukkan jilbabnya ke dalam kerah pakaian supaya rapi”. (***)

sumber: republika.co.id

Loading...
Loading...