Jumat | 22 Januari 2021 |
×

Pencarian

PERISTIWA

Ustadz Abdul Somad Menjawab Pertanyaan Hukum Pelakor dan Pebinor, Ini Solusinya!

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Isu Pelakor alias perebut laki orang dan pebinor (perebut istri orang) memang akhir-akhir ini sangat sering kita saksikan di media sosial. Dua hal ini juga jadi pertanyaan jamaah kepada Ustadz Abdul Somad.

“Apa hukum bagi seorang pelakor alias perebut laki orang?,” demikian bunyi pertanyaan jamaah Ustadz Abdul Somad.

Loading...

Ustadz Abdul Somad pun mengutip sebuah dalil berbunyi: Kamu tak beriman sampai kau merasakan hal yang sama dengan saudaramu.

Abdul Somad menyebut seorang Pelakor akan menyakiti hati saudaranya sesama perempuan.

“Jika kau rebut laki orang, tinggalkan bininya, anaknya, pecah rumah tangganya, bagaimana jika hal itu terjadi padamu. Jika dicubit pipi kita sakit begitu juga yang dirasakan ketika kita mencubit pipi orang. Jika suamimu dilarikan orang sakit begitu juga ketika kau melarikan suami orang,” ujarnya.

Ia melanjutkan jika keimanan seseorang tak hanya diukur dari shalat maupun sedekata semata melainkan perlakuannya pada sesamanya.

Loading...

Abdul Somad pun memberikan nasihat agar berpikir ulang jika punya niat merebut laki orang.

Tak hanya pelakor, Abdul Somad juga menyebut hal ini juga berlaku untuk Pebinor alias perebut bini orang.

Dalam kesempatan lain Ustadz Abdul Somad mengaku setuju jika wanitalah sebagai penyebab utama adanya fenomena pelakor.

Namun menurutnya laki-lakinya juga patut dipersalahkan.

Lalu apa solusinya?

Menurut Abdul Somad hal yang harus dilakukan adalah perempuan wajib menutup aurat terlebih dahulu.

“Karena dengan membuka aurat itu laki-laki terpandang. Setelah terpandang dia mendekat, setelah itu dia tanya nomor telepon, janjian hingga buka hotel,” katanya.

Ia pun meminta para wanita agar menutup pintu-pintu itu.

Kisah hancurnya rumah tangga suami istri akibat kemunculan pelakor menjadi hal yang viral belakangan ini.

Banyak sekali kasus pelakor yang akhir-akhir ini marak beredar dan menjadi konsumsi publik. (***)

sumber: tribunnews.com

Loading...
Loading...