Sabtu | 19 Oktober 2019 |
×

Pencarian

HEADLINE

Tegakkan Kedaulatan NKRI, Tjahjo Kumolo Harap Gubernur Kepri Dukung Bangun PLBN

Selasa | 29 Januari 2019 | 15:00
wiranto

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Intruksi berjenjang untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di lima propinsi yang tersebar di bagian terluar Indonesia. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembangunan 11 (sebelas) PLBN.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait agar melaksanakan Inpres ini. Dan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan butuh sinergitas Gubernur dan Bupati/Walikota di 5 (lima) Provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.

BACA JUGA

Sosialisasi Pemilu, Wayang Cara Ampuh Bagi Kaum Milenial

Transisi Kepala BP Batam, Penguatan Jabatan Ex Offico

“Seiring dengan berlangsungnya pembangunan, K/L terkait perlu menyiapkan personel terbaik sebagai pelaksana fungsi Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQSN) di PLBN,” kata Wiranto saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019, di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.

Seiring dengan berakhirnya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, Wiranto menilai menjadi waktu yang tepat bagi K/L untuk mengikuti koordinasi BNPP agar dapat mengakomodir pengoptimalan pembangunan perbatasan agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Dengan akan berakhirnya RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, pelaksanaan kegiatan pembangunan di perbatasan oleh K/L harus lebih digalakkan dan dioptimalkan sesuai Reaksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 di bawah koordinasi BNPP, serta perlu dilakukan refocusing kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan,” pinta Wiranto.

Ada 2 Puskesmas di Lingga Terakreditasi Madya

Menko Polhukam Wiranto juga meminta agar penugasan TNI dan Polri pada pos-pos pengamanan perbatasan negara lebih dioptimalkan. Kemudian, instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan agar meningkatkan koordinasi dan sinergitas secara efektif antar instansi anggota Kominda secara terpadu dalam rangka deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman.

“Dalam upaya menegakkan kedaulatan NKRI agar terus dilanjutkan pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan IRM (investigation, refixation, maintenance) dan Pra-IRM, serta dalam rangka mendukung upaya penegasan batas negara pelu penegasan batas negara secara terpadu,”, sebut Menko Polhukam.

Isdianto Hadiri Pelantikan PAW Tiga Anggota DPRD Kepri

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo yang merupakan Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) menyatakan, Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan butuh sinergitas Gubernur dan Bupati/Walikota di 5 (lima) Provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.

“Gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi, Kepri, Kalbar, Kaltara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019, agar memberikan dukungan, antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” katanya.

Kabidpora Ajak Para Pelatih Komitmen Bina Atlet

Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019, diarahkan Ke- 11 PLBN tersebut akan dibangun di 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Antara lain:PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalbar; PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar; PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara; PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara; PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT; PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT; PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua; serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Berdasarkan Inpres No. 1/2019, diamanahkan pelaksanaan dan koordinasi pembangunan PLBN melibatkanMenko Polhukam, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten terkait.(puspen kemendagri)

Editor :