Rabu | 23 Oktober 2019 |
Advertisements
×

Pencarian

Kandidatku tuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri

HEADLINE

Pencopotan Amjon dan Azman Terkait IUP Tambang Jadi Perhatian DPRD Kepri

Jumat | 22 Maret 2019 | 13:46
IUP Tambang

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pencopotan jabatan Amjon dan Azman Taufik karena terkait dengan mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) jadi perhatian DPRD Kepri.

Untuk mengetahui lebih dalam permasalahannya, DPRD Kepri langsung menggelar rapat lintas komisi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Badan Penanaman Modal dan PTSP serta Badan Lingkungan Hidup di Ruang Rapat Komisi II, Rabu, 20 Maret 2019.

Dihadapan para anggota DPRD, Plt Kadis Pertambangan, Hendri Kurniadi memaparkan kronologisnya. Disebutkannya, Pemprov Kepri telah menerbitkan tiga ijin yang tidak prosedural yaitu ijin usaha pertambangan kepada PT Gunung Bintan Abadi dan Wahana Karya Suksesindo.

“Ijin itu juga termasuk ijin operasional pertambangan di wilayah Bintan. Ijin diterbitkan tahun 2017 lalu,” kata Hendri.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKS-PPP, Iskandarsyah

Pernyataan itu langsung mengundang pertanyaan dari anggota DPRD yang hadir. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, misalnya. Ia menanyakan apakah dengan ijin tambang tersebut cukup bagi perusahaan untuk langsung melalukan penambangan dan ekspor.

“Berarti, kemarin tambang itu langsung diekspor,” tanya Jumaga. Mendapat pertanyaan itu, Hendri membenarkan.

Tak mau ketinggalan, anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Plus, Sukhri Fahrial meragukan keberanian Amjon dan Azman Taufik mengeluarkan ijin tanpa sepengetahuan atasannya langsung. Berdasarkan pengalamannya mengurus tambang, setiap perijinan pasti diketahui langsung kepala daerahnya.

“Saya ini mantan pemain tambang dan sangat paham (seluk beluk pengurusan ijin tambang). Jadi, rasanya tidak fair kalau hanya Amjon dan Azman yang diberi sangksi. Saya menduga ada pihak lain,” kata Sukhri.

Maka dari itu, Ia mengusulkan agar permasalahan tambang ini dituntaskan. Jika lebih banyak dampak negatif daripada positifnya, Ia menyarankan untuk ditutup saja.

Suasana rapat pembahasan IUP Tambang di DPRD Kepri

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi II dari Fraksi PKS-PPP, Iskandarsyah. Menurutnya, pertambangan di Kepri dihentikan saja. “Dihentikan saja dulu sampai kita perbaiki sistem pengawasannya. Sehingga, tidak ada lagi pencurian dan perusakan lingkungan,” kata Iskandarsyah.

Hadir dalam rapat tersebut Sekdaprov Arif Fadilla, Ketua Ketua Widiastadi Nugroho, Darmin, Burhanudin Nur, Saptono Mustakim, Teddy Jun Askara. Dalam rapat ini seluruh anggota DPRD memberikan pendapat dan tanggapannya. Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD mempersilahkan fraksi-fraksi dan Komisi membahasnya. Rapat lintas fraksi ini rencananya akan dilanjutkan Minggu depan .(***)

Editor :