Senin | 23 September 2019 |
×

Pencarian

HARI INI SEJARAH

50 Tokoh Berpengaruh Indonesia ‘Lawan’ Presiden Soeharto dengan Petisi 50

Minggu | 05 Mei 2019 | 12:26
lawan kekuasaan

MEDIAKEPRI.CO.ID – Sejumlah pidato Presiden Soeharto menimbulkan reaksi di masyarakat. Dan sejumlah tokoh terkenal bangsa Indonesia juga ikut merasakan ‘dahsyat’ pidato orang nomor satu di Indonesia.

Pada sebuah rapat umum dengan para pimpinan ABRI, 27 Maret 1980 di Balai Dang Merdu, Pekanbaru, Riau, Soeharto mengatakan ABRI telah berjanji untuk melindungi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dari kemungkinan-kemungkinan amendemen.

Dalam pidatonya itu, Soeharto berkata sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, ABRI harus memilih mitra-mitra politik yang benar yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Karena, saat itu ada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang meragu-ragukannya. Ia lalu mengulangi pikiran-pikirannya ini dalam sebuah pidato pada bulan berikutnya pada peringatan hari jadi Kopassus.

Pidato-pidatonya ini mengundang tanggapan-tanggapan yang keras sehingga muncullah Petisi 50. Nama ini muncul karena petisi ini ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia.

Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta.

Petisi 50 sebagai sebuah “Ungkapan Keprihatinan” dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir.

Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila; bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila.

Soeharto menggunakan Pancasila “sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya”. Soeharto menyetujui tindakan-tindakan yang tidak terhormat oleh militer. Sumpah prajurit diletakkan di atas konstitusi dan prajurit dianjurkan untuk “memilih teman dan lawan berdasarkan semata-mata pada pertimbangan Soeharto”.

Dengan maksud menghindarkan ancaman-ancaman ideologis dari kiri (yaitu komunisme) dan kanan (yaitu Islam politik), pada 1978 pemerintah Orde Baru mengeluarkan instruksi yang mengharuskan dijadikannya Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di departemen-departemen pemerintahan, sekolah-sekolah, tempat-tempat kerja. Sehingga kondisi ini mengundang kritik dan cemoooh dari kaum intelektual. (wikipedia.org)

Editor :