Senin | 18 Januari 2021 |
×

Pencarian

BATAM

DPRD Kepri Beri Peringatan Keras ke Pemprov Terkait Masalah Ini

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Legislator Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan memberikan peringatan keras ke Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal dana reklamasi pasca tambang yang sekarang dihandle Pemerintah Provinsi Kepri.

Ia mengingatkan untuk tidak sembarang dalam persetujuan pelaksanaan reklamasi bekas tambang.

Loading...

“Selain menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan dana reklamasi paska tambang juga mendapatkan perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Sekretaris Partai Gerindra Kepri tersebut.

Berdasarkan data ESDM Provinsi Kepri, total dana reklamasi yang tersebar di Bank Daerah 6 Kabupaten/Kota sebesar Rp 240 miliar. Adapun, rincian Dana Jaminan Reklamasi di Kabupaten/Kota, yakni, Bintan Rp 133 miliar, Tanjungpinang Rp 32 miliar, Lingga Rp 14 miliar, Natuna Rp 226 juta, Karimun Rp 52 miliar, dan Batam Rp 340 juta.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Kepala BPK Perwakilan Kepri, Azhar menyatakan persoalan dana reklamasi pasca tambang yang tidak kunjung tuntas diserahkan daerah ke Pemprov Kepri, lantaran anggaran tersebut masih ada yang terhambat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Kami memberikan sejumlah catatan strategis lewat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Kepri 2018. Salah satunya memang mengenai dana reklamasi paska tambang,” ujar Azhar menjawab pertanyaan media usai sidang paripurna penyerahan LHP APBD Kepri 2018 di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Kamis, 23 Mei 2019.

Loading...

Atas dasar itu, pihaknya meminta Pemprov Kepri yang bertanggungjawab terhadap persoalan ini, bisa segera menyelesaikannya. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan atensi terkait masalah dana reklamasi paska tambang ini.

Menurutnya, meskipun masih ada temuan yang harus diperbaiki, tetapi tidak mempengaruhi Pemprov Kepri mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sembilan.

“Kita berharap temuan yang ada, bisa diselesaikan oleh Pemprov Kepri dalam waktu 60 hari kedepan,” tegas Azhar.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi mengatakan, mengenak masalah dana reklamasi ini memang masih belun tuntas. Karena ada 16 perusahaan yang dana jaminannya masih tertahan di BPR Tanjungpinang.

“Kami ada menerima surat dari BPR, supaya pemindahan dana tersebut ditunda. Karena bank tersebut terancam kolaps. Tapi tidak kami tanggapi,” ujar Hendri Kurniadi, kemarin.

Menurut Hendri, pihaknya sudah melayangkan surat kepada BPR dan perusahaan sebanyak dua kali. Namun sampai saat ini, pemindahan tersebut belum terjadi. Ditegaskan Hendri, pihaknya tidak punya kewenangan untuk melakukan penarikan. Namun demikian, tetap melakukan upaya melalui surat pemberitahuan.

“Diluar itu, ada tiga perusahaan yang mengajukan untuk melakukan reklamasi. Tetapi apabila setelah lebaran nanti, tak ada tindaklajutnya, maka akan diambil alih oleh Pemprov Kepri,” papar Hendri Kurniadi.(kmg)

Loading...
Loading...