Rabu | 16 Oktober 2019 |
×

Pencarian

RILIS

Kemkominfo Gencar Perluas Fixed Broadband dan Layanan Panggilan Darurat 112

Rabu | 15 Mei 2019 | 18:29

MEDIAKEPRI.CO.ID, Merujuk Peraturan Presiden (PerPres) 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 ada sejumlah target yang dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur pitalebar (broadband) baik fixed maupun mobile broadband. Untuk melakukan penggelaran jaringan fixed broadband biaya investasinya tinggi. Apalagi di daerah-daerah yang geografisnya sulit serta daya beli masyarakatnya masih rendah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat. Hingga saat ini Penetrasi Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25% dari jumlah rumah tangga di tahun 2018. Oleh karena itu kolaborasi Kemkominfo dengan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait  sangat diperlukan agar terciptanya pemerataan jaringan internet broadband.

Untuk mendukung itu, Kemkominfo telah melakukan berbagai upaya dengan intervensi langsung memberikan bantuan layanan fixed broadband dan pendekatan kebijakan dimana Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani surat edaran terkait infrastruktur pasif telekomunikasi. Ruang lingkup infrastruktur pasif telekomunikasi antara lain saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur menara telekomunikasi, dan infrastruktur terowongan (tunnel).

Selain program di atas, Kemkominfo juga sedang memperluas jangkauan salah satu program andalannya, yaitu Layanan Panggilan Darurat 112. Layanan ini berfungsi untuk melayani masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana, kebakaran, pertolongan medis, keamanan, dan keadaan darurat lainnya. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2016 dan  terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan Pemda karena mempermudah komunikasi dalam tanggap darurat.

Surat edaran terkait infrastruktur pasif di atas dan layanan panggilan darurat akan dilaksanakan Pemerintah Daerah, untuk itu Direktorat Pengembangan Pita Lebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo menggelar Sosialisasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112 secara Mandiri. Sosialisasi tersebut diadakan di Grands I Hotel Batam, Kepulauan Riau pada Kamis, 16 Mei 2019.

Sejumlah kementerian lembaga terkait hadir seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera serta Operator Telekomunikasi dan Penyedia Jasa Call Center.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kemkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Surat Edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan kedepannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband. Tak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat dengan menghubungi call center 112 dan harapannya satuan kerja terkait di Pemda dan kepolisian setempat lebih cepat dalam penanganannya,” jelas Benyamin Sura selaku Direktur Pengembangan Pitalebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo.

Berdasarkan data dari Kominfo, sejauh ini sebanyak 34 daerah di Indonesia telah terimplementasi Layanan Call Center 112, diantaranya:

  1. Provinsi DKI Jakarta
  2. Kota Surabaya
  3. Kota Batam
  4. Kota Tangerang
  5. Kota Bogor
  6. Kota Depok
  7. Kota Bandung
  8. Kota Surakarta
  9. Kota Balikpapan
  10. Kota Denpasar
  11. Kota Mataram
  12. Kota Makassar
  13. Kota Manado
  14. Kab Pandeglang
  15. Kota Cilegon
  16. Kota Semarang
  17. Kota Palembang
  18. Kab Purwakarta
  19. Kota Tebing Tinggi
  20. Kab Pakpak Bharat
  21. Kab Lampung Barat
  22. Kab Musi Banyuasin
  23. Kota Serang
  24. Kab Badung
  25. Kota Bima
  26. Kab Lebak
  27. Kab Banyuasin
  28. Kota Pekanbaru
  29. Kab Grobogan
  30. Kota Serang
  31. Kota Tomohon
  32. Kab Majalengka
  33. Kota Probolinggo
  34. Kab Kudus

Kemkominfo optimis kedepannya Layanan Panggilan Darurat 112 dapat diselenggarakan oleh lebih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. (kominfori)

Editor :