Senin | 23 September 2019 |
×

Pencarian

HEADLINE

Kewenangan Bupati Mentok di Bibir Pantai

Selasa | 23 Juli 2019 | 23:32

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan sebagai Pimpinan di Kabupaten Natuna, kewenangannya cuma “satu persen”.

Hal ini berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Geografis Natuna terdiri dari 99 persen laut dan 1 persen daratan, wilayah laut kan sekarang full kewenangan provinsi, jadi kewenangan Bupati cuma satu persen yakni di daratan sampai dipinggir pantai,” ujar Hamid, dalam rapat bersama tim Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenkomaritim, Selasa, 23 Juli 2019.

Menurut Hamid Rizal, UU nomor 23 Tahun 2014 membuat Natuna harus menelan “pil pahit”, lantaran Menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 23/2014, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Artinya, pasal ini
menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak mengelola sumber daya laut.

“Jadi dilema untuk daerah, serba salah kalau ada masalah di laut. sementara itu juga, ladangnya masyarakat natuna itu dilaut,” ucap Hamid.

Meski demikian, Hamid mengatakan Pemkab Natuna pun mencari cara agar tak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Dengan dibuatnya Perda Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Natuna pun berharap dapat menarik retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah.

Namun, masalah lagi- lagi muncul. Karena Pemkab Natuna tak memiliki kewenangan untuk mewajibkan kapal penangkap ikan untuk bongkar muat dan melakukan pelelangan di TPI Natuna.

Selain itu, semenjak UU Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, nasib Natuna pun bak “anak tiri”. Daerah yang dulu dikenal kaya Migas, kini tinggal nama. Pasalnya, yang disebut sebagai daerah penghasil menurut UU tersebut, adalah daerah yang dihitung 12 mil dari bibir pantai ke Sumber Daya Alam Migas, sementara sumur Migas Natuna terletak diatas 12 Mil.

“Pembagian Dana Hasil Migas (DBH), karena Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Provinsi untuk membagikannya kepada Kabupaten/Kota, jadi saya rasa tidak adil pembagiannya, masa Natuna yang punya SDA nya cuma dapat sedikit dibanding sama Kabupaten/kota di Kepri lainnya, yang ga punya sumur Migas,” Keluh Bupati Natuna.

Mendengar keluhan Bupati Natuna, Deputi I Bidang Kordinasi Kedaulatan Maritim,Kemenkomaritim, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan saat ini DPR dengan Pemerintah tengah membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU)Kepulauan.

“UU 23 memang banyak mengamputasi kewenangan Kabupaten, maka dari DPR mengusulkan RUU kepulauan. nantinya
kewenangan yang ditarik oleh UU 23 itu akan dikembalikan lagi. kalau bisa bapak-bapak sekalian buka RUU itu dan berikan masukan kepada pmerintah dan DPR, ” Tutur Yudhi. (alfian)

Editor :