Selasa | 19 Januari 2021 |
×

Pencarian

KEPRI

Melalui Pansus RZWP3K, DPRD Kepri Pernah Ingatkan Gubernur Soal Izin Tambang

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – DPRD Kepri melalui Pansus Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebenarnya sudah meminta Pemprov Kepri untuk menyetop pemberian izin reklamasi sejak 19 November 2018.

Penyebabnya karena pembahasan Ranperda RZWP3K yang menjadi acuan rencana tata ruang wilayah (RTRW) laut di Kepri belum rampung hingga saat ini.

Loading...

“Kami layangkan surat ke Gubernur pada 19 November lalu 2018. Kami minta biar diselesaikan dulu RT RW untuk menghargai pembangunan,” kata Wakil Ketua Pansus Ranperda RZWP3K, Iskandarsyah, Selasa, 16 Juli 2019.

Selain penyetopan izin reklamasi, pembahasan mengenai Ranperda ini juga ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Arif Fadillah.

Penyebabnya yakni karena perubahan jumlah titik reklamasi yang semula 85 titik saat tanggapan saran, kemudian berubah menjadi 114 titik pada perbaikan pertama dan menjadi 42 titik pada perbaikan terakhir.

Selain itu, masih terdapat perbedaan antara rencana reklamasi RZWP3K Kepri dengan data yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kemudian wacana pembangunan Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia dan surat tembusan PT Timah Tbk kepada Gubernur Kepri terkait dengan IUP yang tidak terakomodir dalam RZWP3K Kepri.

Loading...

Mengenai ketidaksesuaian data dengan BP Batam, Iskandarsyah menyebut karena beberapa alasan. Antara lain karena BP Batam memiliki RT
RW yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Dalam Perpres tersebut sudah mengatur mengenai lahan-lahan di Batam dan jenis peruntukannya termasuk titik-titik reklamasi. Sementara Pemprov Kepri akan menggunakan Perda RZWP3K sebagai salah satu acuan RTRW yang secara hierarki lebih rendah dari Perpres.

Di sisi lain, Iskandarsyah menyatakan, sebenarnya BP Batam tidak bisa mengelola lagi wilayah laut di sekitar Batam karena adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga amanat dari UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam dua peraturan yang memiliki hierarki tertinggi tersebut, memang mengerdilkan peran BP Batam. Dalam UU 23/2014, pemerintah pusat akan mengajak pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan khusus. Sedangkan dalam UU 1/2014 memang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Dengan begitu, tidak ada lagi wewenang BP untuk wilayah laut. Makanya tidak ambil labuh jangkar di Galang, Nipah, dan lainnya, itu tanggung jawab Pemprov,” jelasnya.

Tapi meski begitu, Iskandarsyah sangat berharap agar Pemprov Kepri dan BP Batam dapat bersinergi untuk menyesuaikan RT RW.

“Batam itu kawasan strategis nasional. Jadi, sebenarnya kita ini pemerintah, jadi harus satu padu,” tuturnya. (r/eddy)

Loading...
Loading...