Selasa | 22 Oktober 2019 |
×

Pencarian

Kandidatku tuk Bupati dan Wakil Bupati Natuna

NATUNA

Wabup Natuna Sampaikan Ranperda PPA 2018 Dalam Rapat Paripurna DPRD

Selasa | 02 Juli 2019 | 16:05

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna- DPRD Natuna menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Bupati Natuna, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Natuna tahun anggaran 2018. Pada Selasa, 2 Juli 2019, malam.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Chandra.

Mewakili Pemkab Natuna, Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, menjelaskan, struktur pertangungjawaban atas pelaksanaan APBD, atau yang disebut dengan PPA, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011, mengamanatkan untuk disusunnya Laporan Keuangan Penerintah Daerah (LKPD), sebagaimana yang telah diatur didalam BAB XII PPA.

Kata Ngesti, bahwa dalam pasal 320 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang PPA kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir.

“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemkab Natuna tahun 2018 telah diaudit BPK RI perwakilan Provinsi Kepri, dan kita mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP),” Ujarnya.

Anggota DPRR Natuna turut menghadiri rapat paripurna.

Lanjut Ngesti, predikat WTP tersebut merupakan kali ke empat diraih oleh pemkab natuna secara keseluruhan, dan merupakan kali ke dua berturut-turut sejak Tahun 2017 lalu.

Selain itu terang Ngesti, sebagai apresiasi dari kinerja Pemkab bersama DPRD Natuna, Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Insentif Daerah(DID) kepada Pemda Natuna Tahun 2019 ini sebesar 27 Miliar Rupiah.

“Semoga kepercayaan yang diamanatkan oleh pusat kepada kita, dapat kita jaga dan kita pertahankan dari waktu ke waktu,” ucap Ngesti.

Wabup bersalaman dengan anggota DPRD Natuna usai rapat paripurna.

Ngesti pun meminta kepada pihak DPRD Natuna, agar melihat Ranperda tentang PPA tahun anggaran 2018, yang telah dimuat secara rinci, mengenai pelaksanaan APBD Natuna tahun anggaran 2018 tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Chandra, mengatakan, bahwa agenda pembahasan Ranperda tentang PPA Kabupaten Natuna tahun anggaran 2018, harus ditentukan oleh pihak DPRD Natuna.

Kata dia, persetujuan bersama Ranperda harus disampaikan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Atau persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang PPA oleh DPRD, paling lama 1 bulan, terhitung sejak Ranperda diterima atas dasar persetujuan bersama.

Wabup Natuna dalam rapat paripurna

“Ranperda PPA dibahas antara Kepala Daerah bersama DPRD, untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan itulah, Kepala Daerah harus segera menyiapkan Ranperda Kepala Daerah tentang Penjabaran PPA,” terang Hadi Chandra, sebelum menutup rapat.

Rapat yang berakhir sekitar pukul 21:15 WIB tersebut, juga dihadiri oleh Sekda Natuna, Wan Siswandi, Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Natuna, Muhammad Amin, serta sejumlah pimpinan OPD dan para tamu undangan lainnya. (alfian)

Editor :