Selasa | 19 November 2019 |
×

Pencarian

Kandidatku untuk Pilkada Kuansing

HEADLINE

KECEWA!!! Pengurus KUD Langgeng Gugat PT CRS

Minggu | 29 September 2019 | 18:19

MEDIAKEPRI.CO.ID, Taluk Kuantan – Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng kecewa dengan PT Citra Riau Sarana (CRS) dalam pengelolaan pabrik kelapa sawit (PKS).

Kekecewaan tersebut yang menjadi batu loncatan bagi Pengurus KUD Langgeng untuk melontarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Loading...

Dan dalam waktu dekat, pengurus KUD Langgeng dengan kuasa hukum Asep Ruhiat dengan perkara gugatan dengan nomor 228/Pdt.G/2019/PN.Pbr.Pbr akan disidangkan.

Sekretaris I KUD Langgeng, Aam Herbi mengatakan gugatan ini telah menjadi kesepakatan bersama antara Pengurus, Badan Pengawas, Unit Perwakilan KUD Langgeng dan Kepala Desa di wilayah kerja KUD Langgeng.

Dimana dalam pertemuan, kayanya, ada beberapa poin bentuk kekecewaan KUD Langeng terhadap PT Citra Riau Sarana dalam pengelolaan PKS.

Diantaranya kekecewaan itu yakni, selama dua tahun terakhir, tahun 2017 dan 2018, deviden atas penyertaan modal 49 persen KUD Langgeng di PKS belum diterima.

Loading...

Lalu, katanya, pola kerjasama yang baru (MoU) antara KUD Langgeng dan PT Citra Riau Sarana dalam hal Pengelolaan PKS tidak selesai-selesai. Bahkan, tambahnya, penantiannya sudah berjalan selama hampir 3 tahun ini.

“Tidak adanya itikad baik dari PT Citra Riau Sarana untuk menyelesaikan perubahan MoU pengelolaan PKS dan memberikan deviden yang layak,” kata Aam Herbi ketika dikonfirmasi mediakepri.co.id, Sabtu, 28 September 2019 siang.

Dikatakannya, tidak adanya niat baik ini yakni dengan ditandai dari beberapa surat yang pernah dilayangkan Pengurus KUD Langgeng kepada PT Citra Riau Sarana yang tidak ditanggapi.

Lebih jauh dikatakannya, PT Citra Riau Sarana tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjamasa Nomor 90 tanggal 19 Mei 2003. Begitu juga dangan kesepakatan tanggal 25 Februari 2017 bertempat di Grand Jatra Hotel Pekanbaru.

“Jadi, proses sertifikasi lahan plasma yang merupakan tanggung jawab PT Citra Riau sarana sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor 82 yang sampai saat ini tidak ada kejelasannnya,” ujar Aam

Ketua KUD Langgeng, Mukhlisin menuturkan laporan neraca dan laba rugi PKS I tahun buku 2017 yang diberikan PT Citra Riau Sarana, pada tanggal 14 Desember 2018 lalu, tidak dapat diterima alias ditolak oleh KUD Langgeng dalam forum rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018.

Penolakan ini, katanya, didasari beberapa alasan, yaitu karena KUD Langgeng tidak diikutkan dalam pengelolaan dan pengoperasian PKS. Hal ini, tambahnya, tidak sesuati dengan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor 90 tanggal 19 Mei 2003.

Disamping itu, Mukhlisin menambahkan, bahwa dalam laporan yang disampaikan tidak ditandatangani oleh manajemen pabrik sebagai penanggungjawab pengelolaan dan operasional sesuai ketentuan dalam pasal 14 poin 2 PK nomor 90 tanggal 19 Mei 2003, serta laporan tersebut tidak di audit oleh akuntan publik.

Mukhlisin juga menegaskan bahwa seharusnya laporan tersebut diberikan kepada KUD Langgeng dan dibahas dalam rapat investor paling lambat enam bulan setelah tutup buku pabrik, sesuai ketentuan dalam pasal 8 poin 1 PK Nomor 90 tanggal 19 Mei 2003.

Lebih lanjut Ketua KUD Langgeng mengatakan atas tuntutan dari para anggota petani plasma yang merasa dirugikan oleh sistem sortasi yang diberlakukan di PKS I PT Citra Riau Sarana. Dimana sistem itu dirasa tidak memihak dan merugikan petani plasma, maka melalui forum perwakilan anggota KUD Langgeng telah bersikap.

“Tidak tertutup kemungkinan KUD Langgeng juga akan menggugat pemutusan dan penghentian kerjasama baik kebun maupun pabrik serta menarik seluruh investasi di PKS I,” katanya. (depriandi)

Editor :

Loading...
Loading...