Kamis | 19 September 2019 |
×

Pencarian

BATAM

KPPU: Batam Termasuk Salah Satu Kota yang Tidak Kooperatif

Rabu | 11 September 2019 | 18:17

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Kepri mencatat, Kota Batam sebagai kota yang tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah ditetapkan (inkrah) oleh pengadilan.

Hal tersebut seperti yang diutarakan Komisioner KPPU Republik Indonesia, Guntur Syaputra Saragih dalam jumpa pers bersama awak media di Lantai 6 Graha Pena Batam Center, Rabu, 11 September 2019.

Guntur mengatakan, selama kurun waktu 2007 hingga sekarang, tercatat sebanyak 6 perusahaan berbadan hukum Perseroan Tetap (PT) yang tersebar di wilayah Kepri, salah satunya Batam, tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang ke negara seperti yang sudah diputuskan oleh pengadilan.

Adapun ke enam perusahaan tersebut antara lain, PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi, dengan Nomor Putusan : 21/KPPU-L/2007, dalam perkara pengadaan PVC 6″, 4″, 2″ di Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kepulauan Riau, sebesar Rp 505.000.000,-. Lalu PT. Putera Nusa Perkasa, dengan nomor putusan: 06/KPPU-L/2008 dalam perkara Pelebaran Jalan Batam sebesar, Rp 31.500.000,-.

Kemudian PT. Lintas Benua Farma, dengan nomor putusan : 30/KPPU-L/2008, dalam perkara Alat Kesehatan di Diskesra Kabupaten Natuna, sebesar Rp 380,460,265,-. Lalu CV Kurnia Baru dipengadaan Alat kesehatan Diskesra Kabupaten Natuna, PT. Dwitama Fortuna Perkasa di pekerjaan pembangunan Jaringan Air Bersih Kabupaten Lingga dan PT. Mitra Riau Perkasa Lestasri di Tender Pengadaan Kerambah Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepri tahun anggaran 2012.

“Dari keenam perusahaan tersebut, total sisa denda yang belum dikembalikan ke negara mencapai Rp 1,614 Miliar,” imbuh Guntur yang juga sebagai juru bicara KPPU pusat.

KPPU RI akan melakukan tindakan tegas kepada pelaku usaha yang masuk dalam kategori “nakal”, yang tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan pengadilan, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang RI No.5 Tahun 1999.

“Kita akan berikan tindakan tegas kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan putusan pengadilan, sehingga akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal tersebut,” ucapnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Biro Hukum KPPU RI, Ima Damayanti mengatakan selama kurun waktu 2006 hingga Agustus 2019, total denda persaingan usaha yang tercatat di KPPU Kantor Wilayah II ini, Saldo Piutang sebesar Rp 11.95 Milyard.

Kepala Biro Hukum KPPU RI, Ima Damayanti dan Kepala KPPU Kanwil II, Wahyu Bekti Anggoro memberikan keterangan pers.

“Adapun rinciannya sebagai berikut, jumlah putusan yang belum dilaksanakan sebanyak 21 putusan. Selanjutnya jumlah terlapor yang belum melaksanakan putusan sebanyak 53 terlapor. Sementara jumlah piutang yang sudah inkracht sebesar Rp 13,56 Milyard, jumlah PNPB periode 2001 sampai dengan Agustus 2019 sebesar Rp 1,61 Milyard,” ucapnya didampingi Kepala Kanwil II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro. (sal)

Editor :