Minggu | 24 Januari 2021 |
×

Pencarian

PERISTIWA

Kucuran Rp7,6 Triliun Dorong Percepatan Infrastruktur Pariwisata

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerangkan, telah menyiapkan Rp7,6 triliun dalam tahun anggaran 2019 untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di 5 destinasi pariwisata prioritas. Sambung dia mengungkapkan, anggaran ini terbagi dalam pagu belanja beberapa kementerian dan lembaga (K/L).

Sementara untuk tahun depan, Menteri Basuki mengatakan jumlahnya masih akan dibahas lebih lanjut di masing-masing kementerian dan lembaga tersebut. “Untuk kebutuhan Rp7,6 triliun di APBN 2019. Ini hanya lima destinasi itu ya,” jelasnya di Jakarta, Sabtu 26 Oktober 2019.

Loading...

Adapun lima destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemerintah, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara). Basuki juga menjelaskan, infrastruktur akan terus dilanjutkan pada destinasi tersebut.

“Dengan demikian beliau-beliau (para menteri) bisa menyusun program. Ini yang kita terjemahkan untuk supaya segera, agar apa yang nanti kita bangun bisa dimanfaatkan oleh Menpar, Menteri BUMN, dan didukung oleh kepala BKPM,” kata Basuki.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dari segi investasi, Presiden Jokowi berpesan agar investor yang masuk bisa fokus ke lima destinasi wisata tersebut. “Kemudian arahnya kalau kita giring untuk mana yang jadi skala prioritas, investasi saya pikir sudah sangat baik, dan kasih kami waktu karena kami akan lakukan pemetaan,” kata Bahlil.

Selanjutnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga menuturkan, ketika destinasi tersebut harus dilakukan secara bersama. Ia juga mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir agar bisa mengajak perusahaan BUMN dan swasta agar turut berinvestasi di lima destinasi wisata.

Loading...

“Tidak mungkin kita mengandalkan dana APBN saja. Apalagi dengan kompetensi dan tugas-tugas baru, Kementerian BUMN harus menjangkau dan kolaborasi dengan swasta untuk turut serta berinvestasi,” tandasnya. (***)

sumber : sindonews.com

Loading...
Loading...