Rabu | 13 November 2019 |
×

Pencarian

Kandidatku untuk Pilkada Batam

BATAM

Emak-emak Pedagang Pasar Induk Jodoh Panjat Pagar Pemko Batam, Ini yang Terjadi

Kamis | 07 November 2019 | 19:51

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Puluhan pedagang Pasar Induk, Jodoh yang menjadi korban penggusuran beberapa waktu lalu datang menggeruduk kantor Walikota Batam di Jalan Engku Putri, Batam Center, Kamis, 7 November 2019.

Para pedagang itu kompak menolak dilakukannya penggusuran dengan secara paksa, tanpa ada diberikan surat pemberitahuan sebelumnya kepada para pedagang.

Massa berorasi di depan gedung Pemko Batam menggunakan TOA dengan pengawalan ketat dari aparat penegak hukum dan Satpol PP.

Merasa aspirasinya tidak didengarkan oleh pejabat Pemko Batam, massa yang awalnya hanya berorasi didepan pagar, berusaha mencoba masuk kedalam pagar.

Pantauan mediakepri.co.id di lapangan, terjadi dorong-dorongan antara pendemo yang didominasi emak-emak dengan aparat keamanan. Pendemo mendesak masuk kedalam kantor, namun dihalangi oleh pihak keamanan.

Terlihat dua orang emak-emak mencoba masuk dengan cara memanjat pagar gedung Pemko Batam dan, akhirnya dengan cara paksa massa berhasil masuk ke kantor pemko.

Sesampai di teras pemko, massa kemudian melanjutkan orasinya membacakan tujuh tuntutan para pedagang kaki lima.

Adapun tuntutan puluhan pedagang kaki lima yang mengatasnamakan Manifesto dan LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) antara lain:

1.MENOLAK SEGALA BENTUK PENGGUSURAN SECARA PAKSA.

2.MEMINTA PEMKO BATAM BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP NASIB KORBAN PENGGUSURAN PASAR INDUK.

3.MENUNTUT PEMKO BATAM TRANSPARAN SOAL HIBAH LAHAN 5 HEKTAR BP BATAM DI PASAR INDUK.

4.MEMINTA KPK MENGUSUT PROSES REVITALISASI PASAR INDUK.

5.MEMINTA DPRD KOTA BATAM BERPIHAK TERHADAP KORBAN PENGGUSURAN DI PASAR INDUK.

6.PENGGUSURAN PAKSA ADALAH PELANGGARAN HAM BERAT H1945. UU NO.39 TAHUN 1999 TAHUN 1993) TAHUR 199HUN 2005. RESOL USIPBB NO.77.

7.HANYA ADA SATU KATA. LAWAN!

Massa menolak segala bentuk penggusuran secara paksa dan kami meminta Pemko Batam transparan soal hibah lahan 5 hektar BP Batam di pasar induk.

“Selanjutnya kami meminta KPK mengusut revitalisasi pasar induk serta meminta DPRD Kota Batam Berpihak terhadap korban penggusuran di pasar induk

“Penggusuran paksa adalah pelanggaran HAM berat menurut UUD 1945. UU No.39 Tahun 1998. UU No.11 Tahun 2005. Resolusi PBB No.77 Tahun 1993,” sebut para pendemo. (sal)

Editor :