Jumat | 13 Desember 2019 |
×

Pencarian

Kandidatku untuk Pilkada Batam

BATAM

Rapimprov Ke-V Kadin Kepri, Bahas Kepastian Hukum Berinvestasi di Kepri

Kamis | 28 November 2019 | 7:45

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kepastian hukum berinvestasi di wilayah Kepri menjadi tema hangat yang diangkat dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Kepri Ke-V Tahun 2019.

Bagaimana tidak, hingga saat ini masih ada beberapa hal yang dianggap tidak pasti dalam dunia investasi di Kepri. Salah satunya, keinginan pemerintah yang ingin merubah status Batam dari yang sebelumnya FTZ menyeluruh menjadi KEK.

Loading...

Rapimprov dilaksanakan di Hotel Sahid Batam Center, Batam, Rabu, 27 November 2019. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Gubernur Kepri, Isdianto, Ketua Kadin Kepri, Ahmad Ma’ruf Maulana serta seluruh pengurus Kadin yang ada di berbagai daerah di Kepri.

Ketua Kadin Provinsi Kepri, Ahmad Ma’ruf Maulana meminta kepada Pemerintah Daerah di Kepri untuk bisa mempermudah segala bentuk perijinan dan juga melindungi para pelaku usaha sehingga kondusivitas dunia usaha di Kepri berjalan dengan baik.

“Saat ini Kadin Kepri sedang berjuang mendesak pemerintah, agar segera memberikan kepastian hukum berinvestasi di Kepri khususnya Batam,” ucapnya usai acara.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya Kadin Kepri telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat (AS), QPAC dan PT OOK Perkasa di Los Angeles pada Selasa, 19 November 2019 yang lalu.

Loading...

Perusahaan asal Amerika tersebut secara resmi telah berinvestasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai USD 50 juta. 

“Selain itu, masih ada sebelas perusahaan lagi yang berasal dari Amerika, yang ingin menanamkan investasinya di Batam. Jadi, kalau tidak ada kepastian hukum oleh pemerintah kita, bisa-bisa investor tersebut akan mengalihkan usahanya ke negara lain,” pungkasnya. (sal)

Editor :

Loading...
Loading...