Rabu | 02 Desember 2020 |
×

Pencarian

KUANSING

Musliadi Sangat Menyesalkan Pemkab Kuansing, Pelantikan Kepala Desa Biaya Sendiri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Taluk Kuantan – Mantan Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, S.Ag sangat menyesalkan kebijakan pemerintahan kabupaten kuantan singingi (Pemkab Kuansing) atas biaya pelantikan kepala desa terpilih tersebut dibebankan kepada mereka.

Menurut Musliadi atau yang biasa dipanggil Cak Mus, iuran tersebut sebenarnya tidak harus terjadi.

Loading...

“Ya, iuran itu tidak semestinya terjadi, pelantikan kades ini kan sudah terencana, Pilkades nya serentak, artinya terencana dengan baik dan terukur. maunya pemerintah daerah dari awal harusnya sudah menganggarkan pada APBD murni, karena pemilihan kades ini dilaksanakan pada bulan September 2019, maka wajib dianggarkan di APBD murni 2019, sehingga biaya pelantikan tidak membebankan Kades terpilih sendiri,” Hal itu disampaikan Cak Mus kepada mediakepri.co.id Kamis 12 Desember 2019┬áSiang di taluk kuantan.

Mantan Ketua komisi A DPRD Kuansing dua periode tersebut juga Mengatakan, Kalau memang konsepnya bupati harus turun ke Kecamatan untuk melantik kades, maka pemerintah daerah juga ingat itu, jangan dibebankan kepada Kades terpilih, kata Cak Mus

“Pelantikan Bupati, Pelantikan camat itu ada dianggarkan biayanya, ini Pelantikan kepala desa yang dari awal sudah jelas akan membutuhkan biaya besar malah tidak dianggarkan. Apa Bupati tidak tahu ini ? kan fungsinya dari Kabag pemerintahan dan ketua TAPD, tidak mungkin Bupati tidak tahu,” ucap Cak Mus

Cak Mus menilai, Sangat tidak etis kalau pelantikan kepala desa itu dibiayai oleh Kades terpilih. Apalagi mereka sudah mengeluarkan uang banyak pada Pilkades kemarin, nah sekarang masih dibebankan dengan biaya pelantikan.

Loading...

Pelantikan kades se kuansing itu katanya, kalau digelar secara serentak di Kabupaten, itu tidak menghabiskan biaya Rp.200 juta, sementara pemerintah daerah membangun ini, membangun itu, tunjangan ini, tunjangan itu. tapi kok menyisakan persoalan ? artinya pelantikan Pilkades semalam itu menimbulkan persoalan Baru terhadap persoalan-persoalan politik di Kabupaten kuansing. Tutur Cak Mus.

“Sebenarnya mengenai pembiayaan Pelantikan kades di Kuansing ini tidak perlu kesepakatan Pemerintah daerah dengan kades terpilih, kalau sempat itu terjadi, maka itu sudah bisa dikategorikan Pungutan Liar alias Pungli. Karena pelantikan kades sangat jelas dan sudah terencana. nah sekarang muncul pernyataan keberatan dari Kades, Kalau seandainya ada Kades itu melapor, ya kena lah, karena diduga pungli. karena Pelantikan kades itu tugas pemerintah daerah, di situlah pemerintah melayani rakyat, karena itu hasil dari demokrasi yang dipilih rakyat, beber Cak Mus.

Cak Mus menilai, Pak Bupati tidak jeli hal-hal yang seperti itu, secara politik merugikan mursini, masak melantik kepala desa disuruh iuran. secara politik itu merugikan pak mursini sendiri, karena itu sangat tidak etis.

Selama Kuansing berdiri katanya tidak ada Kades iuran untuk acara pelantikan. Apalagi APBD kita mencapai Rp.1,1 triliun,

“Masa pemerintah tidak bisa menganggarkan untuk pelantikan kades Rp.200 juta saja, lucu juga saya lihat kuansing ini. Singkat cak mus .(depriandi)

Loading...
Loading...