Rabu | 22 Januari 2020 |
×

Pencarian

Kandidatku untuk Pilkada Natuna

HEADLINE

Bupati Natuna Beri Pernyataan Terkait Provokasi China di Laut Natuna Utara

Sabtu | 04 Januari 2020 | 11:33

MEDIAKEPRI.CO.ID,NATUNA- Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, bereaksi atas sikap Cina yang menggangu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Sebagaimana informasi yang beredar bahwa, Kamis, 2 Januari 2020 ,Komando Armada I TNI AL, melaporkan adanya Coast Guard China mengawal beberapa kapal nelayan Negeri Tirai Bambu melakukan aktivitas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Laut Natuna Utara.

Loading...

Hal ini kemudian direspon dengan bergeraknya KRI Tjiptadi-381 dan KRI lainnya mencegat dan menghalau kapal Coast Guard China yang mengawal kapal-kapal nelayan China tersebut keluar wilayah Laut Natuna.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Natuna memberi pernyataan melalui rilis pers yang dikeluarkan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Jumat 3 Januari 2020, sebagai berikut.

1. Masuknya nelayan-nelayan China yang dikawal oleh kapal Coast Guard, serta dilandasi dengan argumen resmi dari Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang, yang menyatakan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. 
Hal itu adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Klaim sepihak tersebut telah diprotes keras oleh Pemerintah Republik Indonesia karena ZEE Indonesia di perairan Natuna memiliki legal standing yakni UNCLOS 1982.

2. Mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap Wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.

Loading...

3. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar supaya memperkuat/meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus, karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dlm menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.  

4. Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna.
(alfian/humassetdanatuna)

Editor :

Loading...
Loading...