Selasa | 04 Agustus 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

Nelayan Natuna Tolak Kapal Ikan Pantura

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Masalah Klaim sepihak dan kegiatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing oleh Negeri Tiongkok. Kini berujung pada rencana Pemerintah Indonesia yang ingin ‘meramaikan’ Laut ZEE Indonesia atau Laut Natuna Utara, dengan mendatangkan Nelayan Pantura.

Bahkan, Rencana Pemerintah RI ini diamini langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Tegal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Riswanto.

Loading...

Dikatakan Riswanto, anggota nelayannya sangat siap jika di mobilisasi ke Natuna. Bahkan, jumlah yang mau berlayar ke Laut Natuna Utara mencapai 500 Kapal Ikan, dengan Tonase diatas 60 GT.

Jika dikalkulasikan, satu unit kapal bertonase diatas 60 GT bisa membawa hingga 25 orang nelayan, artinya 500 kapal sama dengan membawa 12.500 orang nelayan.

Menyikapi wacana itu, Aliansi Nelayan Natuna yang mewadahi para nelayan tempatan. Bereaksi dengan memberikan pernyataan sikap menolak wacana pemerintah tersebut.

Menggelar pertemuan di Natuna Hotel, Ranai, Minggu 12 Januari 2020. Aliansi Nelayan Natuna merumuskan 3 poin pernyataan sikap mereka, yang berbunyi:

Loading...

Kami Aliansi Nelayan Natuna dengan ini menyatakan,

  1. Menolak rencana Pemerintah memobilisasi kapal ikan pantura ke Laut Natuna Utara.
  2. Meningkatkan pengamanan dan pengawasan di Laut Natuna Utara.
  3. Mempercepat pemberdayaan nelayan natuna menjadi nelayan yang memiliki daya saing.

Menurut Inisiator Aliansi Nelayan Natuna,Hendri, pernyataan sikap tersebut dilakukan guna mengantisipasi rencana kedatangan nelayan pantura yang dikhawatirkan menggunakan pukat cantrang.

“Ini alat ditarik didasar perairan yang akan berdampak kerusakan perikanan kita. ini akan mengancam mata pencarian kita sebagai nelayan, ” kata Hendri dihadapan perwakilan nelayan natuna dari berbagai kecamatan.

Menurut Hendri, cantrang bisa optimal digunakan pada kedalaman laut 20 hingga 40 meter, tetapi wilayah itu tempat operasi nelayan lokal tradisional.

“Kalau cantrang beroperasi disitu nanti akan rusak karang dan tempat bertelur ikannya. Contoh di jawa yang sudah over fishing, nah mereka datang ke natuna dengan memanfaatkan isu di natuna,” ujar Hendri.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, sebelum nelayan pantura ini datang, Nelayan Natuna harus sudah memberi pernyataan sikap yang akan ditujukan ke pemerintah.

Selain itu, rencana Aliansi Nelayan Natuna juga mengagendakan hearing dengan DPRD Natuna pada 15-16 januari 2020.

Perumusan pernyataan sikap Aliansi Nelayan Natuna, dihadiri oleh perwakilan nelayan dari setiap kecamatan di natuna, Tokoh Maritim Natuna, Rodhial Huda, KNPI, Pemuda Pancasila, pemerhati perikanan dan penggiat media sosial natuna. (alfian)

Loading...
Loading...