Kamis | 09 April 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

ANNA: ‘Memobilisasi Cantrang Bukan Bela Negara’

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Ribuan Nelayan Natuna yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Natuna (ANNA). Melakukan aksi damai di Gedung DPRD Natuna, Kamis 27 Februari 2020.

Membentangkan spanduk dan poster berisi tulisan aspirasi dan tuntutan. Orasi ribuan Nelayan dari berbagai penjuru kecamatan di Natuna ini, berlangsung damai dan aman.

Loading...

Oleh Anggota DPRD, perwakilan Massa dari ANNA diminta untuk beraudiensi dengan DPRD dan Bupati Natuna di Ruang Rapat Paripurna. Tujuannya, agar didapatkan solusi atas tuntutan massa nelayan.

Dalam Audiensi itu, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendry, diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan Nelayan Natuna.

“Kami Apresiasi kehadiran Bupati Natuna disini bersama DPRD, dengan begitu kami meminta Bapak ikut menyepakati pernyataan sikap ini bersama DPRD Natuna,” kata Henry.

Dalam kesempatan itu Hendry menuturkan, rencana Pemerintah pusat memobilisasi 500 kapal ikan cantrang untuk mencegah illegal fishing di zona laut WPP 711, sangat tidak tepat.

Loading...

“Menurut pemerintah mobilisasi ini dalam rangka bela negara, mencegah pencurian ikan di zee. Tapi kenapa yang dikirim cantrang ?, cantrang merusak lingkungan dan dilarang di sejumlah negara,” tuturnya.

Kecurigaan Hendry bukan tanpa dasar. Dijelaskannya kapal cantrang akan optimal apabila beroperasi di laut dengan kedalaman maksimal 30 meter. Janggalnya, Pemerintah menyebut akan dioperasikan di atas 50 mil atau ZEEI, yang notabenenya memiliki kedalaman diatas 100 meter.

“Kesepahaman awal katanya 50 mil, kami tak yakin akan di 50 mil , karena cantrang akan optimal pada kedalaman 30 meter maksimalnya. Di Laut Natuna kedalaman 20-30 meter ada di wilayah 12 sampai 20 mil. Itu kawasan tangkap nelayan lokal,” ujar Hendry.

Lebih lanjut Hendry menjelaskan, mobilisasi cantrang ke WPP 711 hanya dipayungi landasan hukum diskresi pemerintah. Sementara aturan pelarangan cantrang pada Peraturan Menteri KP nomor 71 Tahun 2016 belum dicabut. Akibatnya, kapal cantrang tak bisa mendapat Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI).

“Mereka tak dapat SIPI, karena alatnya tak ramah lingkungan. Tapi dengan ijin usaha perikanan dan Surat Keterangan Melaut, mereka biaa beroperasi, apalagi ada jaminan mereka tak akan ditangkap aparat penegak hukum,” jelasnya.

Hendry juga mewanti-wanti, jika cantrang tetap dibiarkan masuk ke Laut Natuna, dikhawatirkan kedepan akan menimbulkan konflik sosial yang amat mengerikan.

“Ini akan menimbulkan konflik yang mengerikan, Nelayan kita akan berkompetisi dengan nelayan cantrang. Nanti kalau ada konflik, nelayan kita yang disalahkan karena menganggu kebijakan negara. Mereka dikawal oleh kapal keamanan, jadi kalau ada konflik nelayan natuna jadi korban dan disalahkan,” ujarnya.

Masih kata Hendry, Pemerintah Daerah perlu mengkaji secara detail terkait keuntungan dan kerugian bagi daerah. Menurutnya, Pendapatan Daerah dari hasil pelelangan ikan di SKPT, tak sebanding dengan dampak hancurnya ekosistem Laut Natuna.

“Apa untungnya kita?, kita tetap rugi, nelayan kita hancur, perikanan kita hancur. Terkait bantuan untuk nelayan itu hanya iming- iming. Karena tanpa harus mengirim cantrang, sudah menjadi kewajiban negara membantu nelayan, tidak ada namanya kompensasi, itu hanya angin surga aja supaya kebijakan mereka lancar,” pesan Hendry.

Berdasarkan Fakta itu, Aliansi Nelayan Natuna pun menganggap kebijakan memobilisasi kapal cantrang bukan dalam rangka bela negara.

“Ini bukan bela negara dan tak bertujuan memenuhi kebutuhan ikan nasional. Tapi memindahkan zonasi tangkapan dari WPP 712(Laut Jawa) yang sudah over fishing, ke wilayah fishing ground yang produktif di WPP 711 yakni Laut Natuna,” sebut Hendry.

Terakhir, Ia dan para nelayan di Natuna meminta dukungan dari Pemda, DPRD, dan seluruh stakeholder, untuk menyatukan sikap menolak cantrang di Laut Natuna.

“Kita nelayan lokal bisa diberdayakan, nelayan kita mampu ko untuk mengelola laut kita. Yang kami tolak itu kapal cantrang, demi keamanan ekosistim, daya saing, dan menghindari konflik sosial,” katanya.

Pernyataan ANNA, didukung oleh Bupati dan Anggota DPRD Natuna. Mereka pun menandatangi pernyataan sikap bersama sebagai bentuk penolakan cantrang di Laut Natuna.

Bupati Natuna juga telah menyurati Kementerian Koordinator Polhukam, terkait permintaan untuk melakukan audiensi dengan perwakilan nelayan, yang turut didampingi oleh Pemda dan DPRD.(alfian)

Loading...
Loading...