Jumat | 10 April 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

Bupati Natuna Tolak Cantrang: ‘Jangan Kangkangi Kearifan Lokal’

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, sepakat dengan DPRD Natuna dan Aliansi Nelayan Natuna(ANNA), untuk menolak kapal cantrang beroperasi di perairan Natuna.

“Saya setuju kita tak menerima kapal cantrang. Ada kearifan lokal di Natuna yang tak sama seperti di Jawa, kita ladangnya di laut, masyarakat kita hidup dari laut, jadi jangan kangkangi kearifan lokal Natuna,” tegas Hamid Rizal, saat beraudiensi dengan DPRD dan ANNA, Kamis 27 Februari 2020.

Loading...

Pernyataan Hamid Rizal tersebut, menyikapi tuntutan dari Aliansi Nelayan Natuna, yang meminta DPRD dan Pemkab Natuna, menyatukan sikap menolak Cantrang di perairan Natuna.

Dihadapan ANNA dan Anggota DPRD di ruang rapat paripurna, Hamid juga menyebutkan, dirinya akan menyurati Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemananan, terkait Audiensi dengan Perwakilan dari Natuna membahas kebijakan Mobilisasi Nelayan Pantura.

“Saya sudah minta kepala BP3D untuk menyurati pusat. Surat itu untuk Audiensi dengan Menkopolhukam dan Kementerian terkait,” kata Hamid.

Dalam surat Bupati Natuna itu, seperti dibacakan Kepala BP3D Natuna, Mustofa. Dijelaskan bahwa terkait Kebijakan Mobilisasi Nelayan Pantura ke perairan Natuna, Pemerintah daerah dan Masyarakat nelayan pada prinsipnya tidak menolak rencana itu.

Loading...

Namun, berdasarkan informasi didapat, nelayan Pantura itu menggunakan cantrang yang merupakan alat tak ramah lingkungan. Sehingga Masyarakat Nelayan Natuna tidak bisa menerima rencana itu.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga diminta mempertimbangkan kearifan lokal di Natuna. Seperti diketahui, Nelayan Natuna masih menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan.

“Natuna 99 persen laut, ladang kita ini di laut pak. Untuk biaya hidup dan anak sekolah ya dari laut, kalau laut kita rusak, mati kita,” ujar Hamid Rizal.

Terkait surat Bupati Natuna ke Kementerian Polhukam, dikatakan hamid sudah ada tanggapan positif sebelumnya yang memang telah meminta agar Pemda dan Masyarakat Natuna melakukan Audiensi. Bahkan, audiensi tersebut direncanakan juga dihadiri Presiden RI.

“Namun kita menyerahkan sepenuhnya ke Kementerian Polhukam menentukan waktu dan tempat untuk audiensi dengan perwakilan Natuna ini, ” tutur Hamid disambut tepuk tangan perwakilan Nelayan.

Selain Bupati Natuna, DPRD Natuna juga menyatakan sikap menolak Kapal Ikan Cantrang beroperasi di Perairan Natuna. Sikap itu juga dituangkan dalam pernyataan sikap bersama yang ditandatangani oleh seluruh Anggota DPRD Natuna, Bupati Natuna dan ANNA.

Meski sudah mendapatkan dukungan dari lembaga Eksekutif dan Legislatif Natuna. Aliansi Nelayan Natuna menyatakan akan terus mengawal permasalahan tersebut.

“Perlu diketahui kawan-kawan semua, perjuangan kita belum berakhir, ini masih awal perjuangan kita. Kita akan kawal terus sampai nanti direalisasikan Pemerintah Cantrang tidak masuk ke perairan Natuna,” ujar Ketua ANNA, Hendry. (alfian)

Loading...
Loading...