Kamis | 22 Oktober 2020 |
×

Pencarian

BENGKALIS

Diduga PT Bengkalis Dockindo Perkasa Kelola Limbah B3 Tanpa Izin

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bengkalis – PT Bengkalis Dockindo Perkasa (BDP) yang terletak di Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis diduga mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3) tanpa izin.

Hal ini disampaikan pemerhati sosial kemasyarakatan, Zulfan Mahendra di kediamannya, Minggu, 29 Maret 2020.

Loading...

Zulfan mengatakan PT BDP ini layak disimpulkan melakukan pengelolaan limbah B3 secara tidak profesional. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan investigasi bersama aktivis dari LSM PENJARA Kabupaten Bengkalis, Indra Febri dan masyarakat. Selain itu, katanya, ada pertemuan yang difasilitasi Ka. KSOP Kelas II Tanjung Buton dengan pihak manajemen PT BDP.

Jadi, tambahnya, kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan PT BDP pada armada tongkang BG Permata Success 5001 diduga ilegal dan tidak dilakukan secara profesional. Hal ini tidak sesuai dengan amanah PP No.101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, baik pada tahapan proses pengelolaannya secara teknis maupun legalitasnya/perizinannya.

Selanjutnya Zulfan mengatakan manajemen PT BDP melalui General Manager Reno tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai izin kegiatan pengelolaan limbah B3.

“Mengingat sifat limbah B3 yang berbahaya dan beresiko bagi manusia dan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian melalui penerapan instrumen perizinan maupun profesionalisme tenaga teknis di lapangan,” ujar Zulfan.

Loading...

Seiring informasi di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan yang berulang ulang serta tidak maksimalnya kinerja instansi pemerintah dapat mempercepat proses kerusakan lingkungan hidup akibat limbah B3.

Terakhir Zulfan mengimbau instansi pemerintah, dalam hal ini DLHK Provinsi Riau, maupun instansi pemerintah terkait lainnya untuk dapat berperan aktif. Lebih jauh dikatakannya, instansi terkait harus lebih optimal dalam menyikapi kondisi ini sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Untuk itu, tambahnya, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka harus ada efek jera yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan atau peninjauan kembali perizinan yang diterbitkan.

Di lain pihak, dalam pertemuan pada tanggal 11 Maret 2020 tersebut, General Manager PT BDP, Reno mengatakan pihaknya telah memiliki semua perizinan yang diperlukan. (juny)

Loading...
Loading...