Minggu | 24 Januari 2021 |
×

Pencarian

HEADLINE

BANDEL!!! MV Asia Indah Jadi Berurusan dengan Polisi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Ketua Badan Anti Korupsi Independen (Bakin) Provinsi Kepulauan Riau, Zakaria menilai penyidik dapat menerapkan beberapa pasal kepada Kapten ataupun pemilik Kapal MV Asia Indah (sebelumnya KM Asia Indah, red) yang telah melakukan pelayaran tanpa izin atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Bisa saja, Polisi memperluas sangkaannya, dengan menerapkan beberapa pasal atau istilahnya pasal berlapis, baik kepada Kapten Kapalnya maupun kepada pemilik Kapal MV Asia Indah,” tutur Zakaria, saat dimintai tanggapannya secara online, terkait dengan proses hukum kasus berlayar tanpa izin, MV Asia Indah, Selasa 21 April 2020.

Loading...

Pria yang akrab disapa Jack itu, menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, terdapat beberapa pasal selain 323 ayat 1 junto 219 ayat yang bisa menjerat seseorang atau badan hukum jika melakukan pelayaran secara illegal atau tanpa SPB terutama kepada Kapal penumpang.

Misalnya lanjut dia, pasal 287 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan Kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

“Jadi izinnya, perlu juga diperiksa, apakah dia mengoperasikan Kapal penumpang dengan badan hukum yang berizin khusus, dari kementerian perhubungan.” tambahnya.

Selain itu, pada pasal 292, tentang asuransi, disebutkan bahwa “setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Loading...

“Secara adminitrasi, jika tak memiliki SPB atau port clearance, maka sudah pasti tak memiliki manifest penumpang yang terdata pada kantor syahbandar. Jadi bagaimana mungkin pemilik kapal bisa mendaftarkan 32 penumpang ke dalam polis asuransi,” jelas dia.

Pada pasal lain yang tidak kalah kuatnya dengan pasal 323 ayat 1, adalah pasal 302 yang berbunyi “Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

“Pasal ini satu rangkaian dengan pasal 323 ayat 1 junto pasal 219 ayat 1. Alasannya, jika pihak syahbandar tidak berani mengeluarkan SPB, tentu dengan alasan jelas misalnya, kapal tersebut tidak laik laut karena melebihi 4 jam perjalanan. Padahal, si kapten kapal tahu persis bahwa kapalnya tidak laik laut, namun oleh yang bersangkutan tetap ngotot berlayar,” terang pria yang sudah malang melintang di dunia aktivis itu.

Selain itu, menurut dia, penyidik juga perlu memperluas penyelidikannya melalui pasal 310, tentang kualifikasi Anak Buah Kapal. Dalam pasal itu disebutkan, bahwa “Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

“Jadi saya kira ini sebagai bahan masukan kepada penyidik saja, karena semuanya berpulang kepada mereka,” tambahnya.

Zakaria juga mengapresiasi Polres Kepulauan Anambas yang sudah bertindak cepat terhadap kasus pelayaran illegal tersebut, karena jika tidak, maka dikuatirkan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di laut. Apalagi, Kepulauan Anambas adalah daerah kepulauan yang harus mengandalkan transportasi lautnya.

“Bakin dan beberapa LSM anti Korupsi di Kepri mendukung Polres Anambas dalam menuntaskan masalah ini. Pak Kapolres tidak perlu ragu, kami tetap akan memantau kasus ini dari Polda dan jika perlu, kami akan meminta perlindungan hukum kepada Kapolri. Kita punya akses ke sana. Jadi tidak perlu ragu, kami menaruh perhatian khusus bagi kasus ini,” ujar Zakaria yang saat di wawancara sedang didampingi sejumlah LSM di Batam.

Seperti diketahui sebelumnya, Tumin dan lima orang lainnya, saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim Polres Kepulauan Anambas, terkait pelayaran MV Asia Indah yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau izin berlayar dari pihak Syahbandar.

Penyidik Polres Kepulauan Anambas, masih melakukan proses penyelidikan, dengan memanggil pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus MV Asia Indah.

“Jadi statusnya, masih penyelidikan, karena itu, kita panggil pihak-pihak terkait, termasuk pemilik kapal dan beberapa mahasiswa,” kata Kasat Reskrim Polres Kepulauan Anambas, Iptu Julius M. Silaen, Senin, 20 April 2020.

Menurut Julius, dari hasil pemeriksaan awal, pihaknya sudah mendapatkan pengakuan dari pemilik kapal maupun kapten kapal bahwa KM Asia Indah berlayar dari Tanjung Pinang menuju Tarempa, pada Jumat (17/4/2020), tanpa izin atau dalam Undang-undang (UU) Pelayaran disebut surat persetujuan berlayar (SPB).

“Jadi sangkaan kita yaitu pasal 323 ayat 1 Junto 219 ayat 1, dengan ancaman hukuman paling lama 5 (Lima) tahun penjara dan denda Rp600 juta rupiah,” jelas pria kelahiran Pekanbaru itu.

MV Asia Indah milik Tumin, nekat mengangkut 32 mahasiswa dari Tanjung Pinang menuju Tarempa, kapal ferry yang terbuat dari bahan fiber itu tiba di pelabuhan Tarempa, Jumat, 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WIB. (refi) 

Loading...
Loading...