Minggu | 29 November 2020 |
×

Pencarian

HEADLINE

Kejari Kuansing Tahan Plt Sekda dan 4 PNS Lainnya di Sekretariat Daerah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Teluk Kuantan – Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan akhirnya tahan 5 tersangka dugaan korupsi di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing, Senin, 20 Juli 2020.

Kelima tersangka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yakni Muharlius (MHL) Plt Sekda, M Saleh (MS) Kabag Umum Setda, Verdi Ananta (VA) Bendahara Pengeluaran Rutin Setda, Hety Herlina (HH) Kasubag Kepegawaian Setda, Yuhendrizal (YH) Kasubag Tata Usaha Setda.

Loading...

“Kelima tersangka tersebut dititipkan di Polres. Mengingat keterbatasan tempat dan Covid-19,” ujar Kejari Kuansing Hadiman kepada media di depan pintu masuk Kantor Kejari Kuansing.

Hadiman menjelaskan kelimanya yang dilakukan penahanan ini sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 1 April 2020 lalu.

Hadiman juga menjelaskan kelima tersangka yang ditahan ini merupakan pengembangan kasus korupsi anggaran belanja barang dan jasa di Bagian Umum Setda Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2017 pada 6 kegiatan,antara lain berupa kegiatan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan atau anggota organisasi sosial dan masyarakat.

Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara atau departemen atau lembaga pemerintah non departemen atau luar negeri. Kegiatan rapat koordinasi unsur muspida. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Dan kegiatan kunjungan kerja atau inspeksi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Loading...

Dan terakhir kegiatan penyediaan makanan dan minuman (rutin) di Setdakab Kuansing tahun anggaran 2017.

Dari hasil pemeriksaan, kelima orang tersangka menyalahgunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya sesuai dengan DPA dan DPPA yaitu sebesar Rp13.300.600.000. Yang mana realisasi penggunaan anggaran dari enam kegiatan tersebut sebesar Rp13.209.590.102. Bahwa anggaran riil yang telah dikeluarkan sebesar Rp2.449.359.263 dan pajak sebesar Rp357.930.313.

Jadi, terdapat selisih bayar atau kerugian negara sebesar Rp10.462.264.516. Sementara yang baru dikembalikan sebesar Rp2.951.225.910. Sehingga kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp7.451.038.606.
   
Sebelum ditetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka, Hadiman menjelaskan, mereka telah memanggil sebanyak 48 orang saksi, termasuk penyedia makan minum. 

Para tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, jo pasal 3, jo pasal 18 UU RI nomor 31 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman untuk pasal 2 ayat 1 paling singkat pidana penjara selama 4 tahun paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Dan ancaman hukuman untuk pasal 3 pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta,” jelas Kajari Hadiman.

Ditanya soal kemana aliran dana yang digunakan kelima tersangka serta kemungkinan akan ada tersangka baru, Hadiman menyebutkan tergantung bukti dipersidagan. Kasus ini, akan segera menjalani persidangan.

“Jadi soal materil, akan kita buktikan dipersidangan. Termasuk soal kemana aliran dana dan siapa-siapa yang menikmatinya”, ujar Hadiman. (depriandi)

Loading...
Loading...