Minggu | 29 November 2020 |
×

Pencarian

KUANSING

Paripurna DPRD Kuansing Agenda Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

MEDIAKEPRI.CO.ID Teluk Kuantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing gelar Paripurna nota pengantar penyampaian rancangan pertanggung jawaban APBD Tahun 2019, Senin, 20 Juli 2020

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua (WAKA) II Juprizal didampingi oleh Waka I Zulhendri, dan dihadiri 28 orang anggota DPRD Kuansing, Bupati Kuansing Mursini, Sekda Dianto Mampanini, Sekwan Wariman.

Loading...

Juga turut hadir,  Asisten, Pimpinan dan Forkopimda,  Kejari,Kepala Rutan, Kaban / Kadis, Direktur RSUD,Para Camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Juprizal mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah no. 12 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 112 ayat 1 menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD.

Dan laporan ini adalah laporan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan adanya bencana pandemi Covid-19, maka pelaksanaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 oleh BPK RI, baru diserahkan pada tanggal 30 Juni 2019.

Loading...

Hal ini, telah ditindaklanjuti oleh Bupati berdasarkan surat no .900/BPKAD/2020 /1210 tentang perubahan jadwal penyampaian Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019.

APBD yang merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan APBD dan kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD , pengesahan oleh Pemerintah Pusat sampai menjadi APBD dengan penerapan Anggaran dengan mempertanggung jawabkan nya disetiap tahapan pengelolaan APBD.

Aspek pengawasan mengorientasikan pada prinsip pengelolaan Pemerintahan yang bersih,  salah satu tujuannya adalah terpenuhinya Akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Oleh karna itu diperlukan Instansi yang dilibatkan yang memiliki fungsi pengawasan Anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD dan Gubernur Riau sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat masing-masing Instansi mempunyai kewenangan dan ruang lingkup pengawasan Anggaran sesuai bidang dan UU yang berlaku.

Dari hasil laporan keuangan setidaknya ada 7 laporan pertanggung jawaban buat Pemerintah antara lain :

  • Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
  • Laporan Operasional,
  • Laporan Perubahan
  • Saldo Anggaran
  • Laporan Perubahan Equibilitas,
  • Laporan arus Kas
  • Catatan kas laporan keuangan.

Sehingga masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja Pemerintah dan supaya bisa memperbaiki laporan keuangan yang baik dan diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan dan UU yang belaku dengan menempatkan SDM yang berkualitas tutup Juprizal.

Bupati Kuansing, Mursini mengatakan agenda ini merupakan implementasi dari kewajiban konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

“Dan yang lebih penting adalah merupakan wujud nyata atas upaya kita dalam mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat”, ujar Mursini.

Berdasarkan surat menteri dalam negeri Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri LKPD yang telah diperiksa BPK RI.

LKPD baru kita terima tanggal 30 Juni 2020, karena dengan adanya bencana non alam penyebaran covid 19. Makanya, melakukan penyesuaian jadwal pembahasan kami telah menyampaikan surat kepada ketua DPRD tertanggal 21 Juni 2020 untuk penyesuaian kegiatan, kata Mursini.

Kemudian, Bupati juga menyampaikan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi Riau atas penyusunan dan laporan keuangan tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini merupakan predikat WTP yang ke 9 kali untuk Kabupaten Kuantan Singingi, tambah Mursini. (depriandi)

Loading...
Loading...