Minggu | 27 September 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

Bupati Natuna Rakor dengan Tim Korsupgah KPK Pengenalan Aplikasi MCP Anti Rasuah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , mendatangi Kantor Bupati Natuna Senin, 24 Agustus 2020.

Kedatangan dua orang pejabat bidang pencegahan KPK itu, dalam rangka rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Loading...

Hadir dalam rapat itu, Bupati Natuna, Drs.H. Abdul Hamid Rizal, M.Si, Sekretaris Daerah Natuna, Hendra Kusuma, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Natuna.

Istimewa

Dalam paparannya, Tim korsupgah KPK memperkenalkan Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK.

Aplikasi itu dibuat, untuk memudahkan monitoring dari KPK. Dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya, tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor.

Dalam sambutannya, Bupati Hamid Rizal, mengapresiasi kedatangan Tim KPK untuk koordinasi pencegahan korupsi di Kabupaten Natuna.

Loading...

Hamid Rizal juga menyikapi, upaya KPK untuk mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan penganggaran APBD melalui Aplikasi MCP, sangat baik dan patut diapresiasi.

Istimewa

Meski demikian, Hamid Rizal mengungkapkan Natuna masih berkendala dengan jaringan internet, yang belum merata dirasakan oleh seluruh kecamatan, terutama di pulau terluar Natuna.

“Saya sudah meminta dengan Menteri Kominfo dan operator seluler, agar jaringan internet 4G Natuna bisa merata. Karena kita sekarang ini membuat laporan dan berbagai hal menggunakan internet,” ujar Hamid.

Bupati Natuna pun memohon petunjuk dari Tim Korsupgah KPK, sehingga dalam melaksanakan tugas, jajaran di Pemkab Natuna bisa merasa nyaman.

Sementara itu, ditemui saat jeda istirahat, Tim Kopsugah KPK, PIC Wilayah Kepri, Iwan Lesmana, mengatakan kegiatan rapat koordinasi itu bertujuan untuk memperkuat komitmen Kepala Daerah dalam program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, KPK melalui Tim Kopsugah tengah mendorong daerah untuk memiliki aplikasi, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dengan aplikasi Monitoring Control for Prevention (MCP) milik Komisi anti rasuah itu.

“Kita ketahui selama ini KPK mendorong daerah, menciptakan program pencegahan korupsi melalui aplikasi MCP, disitu ada 8 area intervensi,” terang Iwan.

Adapun 8 area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Pada tiap 8 area intervensi tersebut, KPK memetakan titik rawan,” tutur Iwan.

Iwan juga mengungkapkan, program pencegahan melalui aplikasi MCP sudah berjalan 3 tahun.

“Nanti ada score nilai terbaik untuk pencegahan korupsi, awal tahun kami umumkan daerah mana terbaik,” imbuhnya.

Lanjut Iwan, KPK menciptakan sistem, agar melalui aplikasi itu dapat mengetahui proses perencanaan dan penganggaran APBD, sehingga tak ada celah dimasuki untuk korupsi. (alfian)

Loading...
Loading...