Selasa | 22 September 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

DPRD Natuna Kawal Hamid-Ngesti Lunasi Janji Politiknya di Batubi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Natuna , Abdul Hamid Rizal dan Ngesti Yuni Suprapti, telah memasuki masa akhir jabatan. Kontestasi Pemilukada Natuna Tahun 2020 ini, akan melahirkan Pemimpin baru yang akan menggantikan keduanya sekitar pertengahan Tahun 2021 mendatang.

Lantas, pekerjaan rumah pimpinan daerah berjuluk “laut sakti rantau bertuah” ini belum selesai, mengingat masih adanya “janji politik” Hamid Rizal dan Ngesti kepada warga.

Loading...

Salah satunya adalah terkait permasalahan legalitas lahan transmigrasi di Batubi, yang turut menjadi sorotan DPRD Natuna.

Istimewa

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Jarmin Sidik, beserta anggota DPRD Natuna dari Dapil III, Ibrahim dan Lamhot Sijabat, telah melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan Bunguran Batubi, belum lama ini.

Kunker tersebut, dilaksanakan sejumlah wakil rakyat, untuk menghadiri pertemuan dengan masyarakat Batubi, terkait masalah legalitas kepemilikan lahan yang dihibahkan Pemerintah kepada warga transmigrasi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sebelumnya ratusan masyarakat transmigrasi dari Kecamatan Bunguran Batubi telah mendatangi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, untuk membahas masalah legalitas lahan usaha dua (LU2), yang tak kunjung dikeluarkan sertifikatnya oleh Pemerintah, sehingga belum bisa dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat.

Loading...

“Kepemilikan sertifikat lahan bagi masyarakat sangat penting. Karena dengan bukti kepemilikan yang sah, masyarakat akan merasa lebih aman dalam mengelola lahan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik pada sektor pertanian maupun perkebunan,” tegas Jarmin.

Istimewa

Sementara itu Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, menyebutkan, bahwa ada beberapa hal terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Bunguran Batubi, diantaranya masalah lahan, asset (bangunan masa Kementerian Transmigrasi terdahulu) dan proses sertifikat tanah transmigrasi yang selama ini belum juga tuntas.

Namun demikian, sesuai janji politik yang diutarakan dari awal kepemimpinan Hamid-Ngesti, dimana salah satu point penting yang ingin dicapai adalah mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat Bunguran Batubi selama ini, terutama terkait legalitas kepemilikan lahan LU2 masyarakat setempat.

“Dan Alhamdulillah secara bertahap, proses sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi dan pemindahan neraca asset mulai menemukan titik terang. Dimana sebagian sertifikat tanah sudah diterbitkan oleh BPN,” ucap Ngesti.

Sebelumnya, Ngesti juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah pernah menerima surat dari pihak Kementerian Transmigrasi, dimana salah satu pointnya yaitu memberikan hak pembinaan atas masyarakat transmigrasi. (alfian)

Loading...
Loading...