Sabtu | 26 September 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

DPRD Natuna Minta Pemerintah Serius Urus Tambang Galian C

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disahkan, banyak kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota yang “lari” pindah ke tangan Provinsi.

Imbasnya, kabupaten dan kota kesulitan dalam menentukan kebijakan dalam kepengurusan ijin dan pemanfaatan potensi tambang di daerahnya.

Loading...

Misalnya saja Natuna, kondisi geografis yang berbentuk kepulauan dan terletak jauh dari Provinsi Kepri, membuat Masyarakat, Pengusaha dan Pemerintah Daerah Natuna kesulitan dalam berkoordinasi.

Jarmin Sidik wakil ketua II DPRD Natuna

“Natuna akan kepayahan mendapatkan hasil tambang tertentu apabila regulasi terkait pertambangan tidak diselesaikan,” kata Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, belum lama ini.

Ia mengatakan, sampai kini belum ada lokasi pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak lepas dari akibat belum selesainya masalah tata ruang dan wilayah.

“Tambang ini persoalan yang serius dan mendasar, khusunya tambang galian C. Payah kita kalau tidak ada tempat menambang pasir, batu maupun untuk tanah timbun,” tegas Jarmin.

Loading...

Dampaknya, kata dia, akan berimbas pada sedikitnya dua sektor yakni pendapatan masyarakat dan pembangunan akan sulit di jalankan apabila kegiatan pertambangan tidak ada sama sekali.

Jarmin Sidik wakil ketua II DPRD Natuna

“Makanya kami tekankan kepada pemerintah supaya serius mengurus ini, paling tidak ada lah semacam kearifan lokal yang dikeluarkan pemerintah. Masak batu, pasir, tanah timbun dan segala macamnya itu harus kita impor dari luar. Payah kita untuk membangun,” tukasnya.

Jarmin mengaku pihaknya telah mengambil langkah yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan adanya petambangan tersebut di level daerah.

“Kalau kami di dewan sangat konsen terhadap itu. Kami sudah ada bikin Panitia Khusus (Pansus), namanya Pansus C. Hari ini kami rapat lagi dengan Pansus itu,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Natuna, Hamid Rizal mengaku usul dari DPRD Natuna itu tidak bisa laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten lantaran tidak ada kewenangan daerah tingkat II di urusan pertambangan.

“Saran ini sangat bagus sekali, kami menyadari kegiatan sektor pertambangan ini sangat diperlukan oleh daerah baik untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat maupun untuk terjaminnya pelaksanaan pembangunan. Tapi apa boleh buat, kewenangannya ada di provinsi, kami Pemda tidak ada kewenangan mengurus tambang. Jadi ini dilema kita,” terang Hamid. (alfian)

Loading...
Loading...