Sabtu | 19 September 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

Disoroti KPK, Komisi III DPRD Natuna Minta Pemda Selesaikan Sertifikasi Aset Tanah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Komisi Pemberantasan Korupsi, menemukan ada 140 aset tanah milik Pemerintah Daerah Natuna yang tak memiliki serifikat. Menanggapi masalah itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi mendesak Pemkab Natuna untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah yang belum bersertifikat.

“Berdasarkan temuan KPK masih terdapat 140 aset yang belum disertifikat,” ungkapnya, Sabtu, 29 September 2020.

Loading...

Rusdi menilai hal ini harus segera dilakukan untuk menghindari sengketa dan perselisihan yang bisa saja terjadi, apalagi kebanyakan aset yang belum bersertifikat itu merupakan hibah dari masyarakat.

Istimewa

“Kita tidak mau suatu saat nanti, ada pihak ahli waris yang menggugat aset tersebut,” tambahnya.

Rusdi menyadari keterbatasan pihak pemerintah dalam melakukan pendataan dan sertifikasi aset tanah salah satunya adalah kondisi Natuna yang terdiri dari berbagai kepulauan.

“Bisa jadi kendala salah satunya adalah pandemi Covid-19 dan juga terkendalanya anggaran,” terang Politisi PDIP ini.

Loading...

Terakhir Rusdi berharap pihak pemerintah segera menyelesaikan hal ini, mengingat aset tersebut nilainya semakin bertambah, jangan sampai ada pihak yang mencoba mengalihkannya menjadi hak pribadi.

Istimewa

Diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 3.B/LHP/XVIII.TJP/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern melaporkan beberapa kelemahan atas pengelolaan aset, diantaranya Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna Belum Sesuai Ketentuan.

BPK merekomendasikan Bupati agar memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk membuat road map penyelesaian pensertifikatan tanah pemerintah daerah.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bupati telah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Natuna untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sebelumnya dengan membuat road map penyelesaian pensertifikatan tanah pemerintah. (aa)

Loading...
Loading...