Selasa | 22 September 2020 |
×

Pencarian

NATUNA

Panwascam Tolak Hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Bunguran Timur

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bunguran Timur (Bungtim), menggelar rapat pleno tentang rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan Bunguran Timur, Kamis, 3 September 2020.

Rapat yang digelar di aula Kecamatan Bunguran Timur itu turut dihadiri oleh Camat Bunguran Timur, Danramil , Kapolsek, PPS dan Tim Panwascam Kecamatan Bunguran Timur.

Loading...

Dalam rapat tersebut, Ketua PPK Kecamatan Bunguran Timur, Herman, menjelaskan bahwa agenda rapat membahas terkait Pemilih Tak Memenuhi Sarat (TMS), yang dirincikannya ada 10 kriteria sehingga disebut TMS.

“Meninggal dunia, ditemukan data ganda ,dibawah Umur, pindah domisili, tidak dikenal, menjadi TNI, Polri, disabilitas, hak pilih di cabut, dan bukan penduduk,” terang Herman.

Dalam rapat itu, anggota PPK Kecamatan Bungtim juga merincikan jumlah pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran data.

Namun, ketiga komisioner Panwaslucam Bunguran Timur, menemukan ada ketidaksesuaian data yang di bacakan oleh PPK, dalam berita acara hasil rekapitulasi pleno di tingkat PPK dengan hasil rapat pleno di tingkat PPS Ranai Kota.

Loading...

Menanggapi hal itu, Ketua PPK Bunguran Timur, Herman, mengatakan bahwa hasil pleno ditingkat PPS secara umum telah sah. Tetapi ia mengakui ada kesalahan input dari PPS Kelurahan Ranai, sehingga diperbaiki.

Mendengar tanggapan Ketua PPS , Ketua Panwaslucam Bungtim, Rianto Sianipar, menganggap perubahan data setelah hasil rapat pleno disahkan, merupakan kejanggalan. “Seharusnya untuk merubah data itu tidak sekedar asal ganti, tapi harus di pleno kan ulang, sehingga masyarakat tau,” kata Rian saat rapat pleno.

Panwascam Bunguran Timur pun menegaskan, menolak hasil rekap Daftar Pemilih Hasil Pemurakhiran(DPHP), dikarenakan adanya inkonsistensi terhadap satu aturan yang dipakai dalam penyusunan rekapitulasi DPHP.

“Kami menolak hasil pleno sampai dengan di tetapkan aturan regulasi yang digunakan dalam penyusunan rekapitulasi DPHP ,” ujar Anin, Komisioner Panwaslucam Divisi PHL, saat membacakan isi penolakan.

Panwaslucam Bunguran Timur menolak rekapitulasi data TMS, dikarnakan PPS Bandarsyah dan PPS Sepempang mengubah keterangan TMS pindah domisili menjadi bukan penduduk. “Kami heran saja, saat pengawasan coklit PPDP, keterangan datanya pindah domisili, kenapa sekarang menjadi TMS bukan penduduk,” ucap Rian.

Ia menjelaskan, sebelumnya, Panwaslucam sudah memberikan rekomendasi saran perbaikan terhadap PPK Kecamatan Bunguran Timur, namun tidak dijalankan.

“Kami hanya ingin, data TMS tersebut dilaporkan secara akurat berdasarkan hasil coklit PPDP. Karna yang rawan itu di data TMS. Kami sebagai pengawas harus ketat di data TMS, jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya,” kata Rian usai acara pleno. (alfian)

Loading...
Loading...