Kamis | 22 Oktober 2020 |
×

Pencarian

TANJUNG PINANG

“Jual Jabatan” Mantan Kabag Hukum Pemko Batam Minta Uang Rp90 Miliar ke Pengusaha

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Mantan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti disebut meminta uang sebanyak Rp90 miliar kepada seorang pengusaha. Uang itu sebagai imbalan karena ia akan memberikan sejumlah proyek pemerintah dan swasta.

Padahal sebelumnya, Hari Murti sudah menerima Rp600 juta dari pengusaha tersebut. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dengan terdakwa Hari Murti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tanjungpinang, Senin, 12 Oktober 2020.

Loading...

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendarsyah Yusuf Permana, Mega Tri Astuti, Yan Elhas Zebua dan Dedi Januarto Simatupang menghadirkan dua orang saksi yakni S dan SG. S merupakan seorang pengusaha yang dipaksa untuk memberikan gratifikasi kepada Hari Murti.

Hari Murti yang duduk sebagai terdakwa disebut-sebut menawarkan sejumlah proyek strategis di Pemko Batam kepada beberapa pengusaha di Batam. Saat menawarkan proyek-proyek itu, ia “menjual” jabatannya sebagai Kabag Hukum Pemko Batam.

Di hadapan majelis hakim, S mengatakan bahwa Hari Murti mendatanginya lalu menawarkan sejumlah proyek pemerintah dan swasta kepadanya. Kepada S, Hari Murti mengaku merupakan orang yang cukup berpengaruh di Pemko Batam.

Ngaku gantikan Amsakar Achmad

Loading...

Dilansir dari barakata.id, Hari Murti berani mengatakan bahwa Wali Kota Batam selalu memberi kepercayaan penuh kepadanya untuk mengatur proyek di Pemko Batam. Ia pun tanpa canggung mengaku kalau pada Pilkada 2020, bakal dipilih menjadi pendamping M Rudi sebagai calon Wakil Wali Kota Batam menggantikan Amsakar Achmad.

“Saksi menjelaskan bahwa terdakwa ini mengaku kalau dia akan memback-up semua proyek di Pemko Batam. Terdakwa juga mengaku akan menggantikan posisi Amsakar Achmad untuk maju mendampingi Rudi di Pilkada tahun ini. Dia juga menekan saksi bahkan mengancamnya,” kata JPU Hendarsyah usai persidangan.

Ia mengatakan, bukan hanya proyek fisik di Kota Batam, saksi S juga mengaku mendapatkan penawaran proyek renovasi Pasar Rancaekek di Bandung dari terdakwa. Saat itu, terdakwa meminta uang sebesar Rp600 juta kepada saksi yang diberikan secara bertahap, untuk pengurusan perizinan proyek tersebut.

“Pertama dikasih Rp300 juta. Katanya untuk pengurusan perizinan. Dan setelah itu, minta lagi Rp300 juta. Saksi ini sudah curiga dan tidak mau kasih, tapi diancam terdakwa. Terdakwa bilang, kalau tidak dikasih lagi, uang yang Rp300 juta pertama, hilang,” ujarnya.

Selanjutnya, seret calon menantu Wali Kota

Setelah menerima uang Rp600 juta dari S, Hari Murti kembali meminta uang sebesar Rp85 juta kepada saksi untuk membeli mobil Daihatsu Taft Roxy milik Camat Batam Kota, Aditya Guntur Nugraha.

Hari Murti memaksa saksi untuk memberikan uang tersebut dengan alasan bahwa pemilik mobil yang akan dibelinya merupakan calon menantu Walikota Batam sehingga hal tersebut akan memuluskan langkahnya untuk mendapatkan proyek-proyek strategis di Pemko Batam.

“Padahal saudara A (Aditya) ini tidak pernah meminta terdakwa untuk membeli mobilnya. Tapi, terdakwa memaksanya dan meminta uang itu kepada saksi. Alasannya ya begitu, bilang ini calon menantu wali kota, pasti akan bantu back-up proyek-proyek juga. Jadi, terdakwa ini selalu menggunakan jabatannya dan menjual nama pimpinan dalam menjalankan aksinya,” kata dia.

Tak puas dengan uang yang sudah diterimanya, Hari Murti kembali meminta uang kepada S. Jumlahnya pun fantastis; Rp90 miliar.

Kepada S, Hari Murti mengatakan bahwa uang Rp90 miliar itu agar S bisa mendapatkan semua proyek di lingkungan Pemko Batam.

Murni kasus gratifikasi

Menurut Hendarsyah, kasus yang menjerat Hari Murti ini murni merupakan kasus dugaan gratifikasi, bukan suap. Hal ini terlihat dari peran aktif terdakwa dan juga tekanan serta ancaman-ancaman yang dilayangkan terdakwa kepada saksi S.

“Ini jelas berbeda dengan perkara suap. Ini murni gratifikasi, jadi jangan dibelok-belokkan. Dalam persidangan juga terungkap bahwa saksi merasa diancam oleh terdakwa dan saksi tidak pernah meminta proyek apapun kepada terdakwa. Tetapi, terdakwalah yang sangat aktif menyodorkan janji-janji proyek kepada saksi,” tegasnya.

Sidang lanjutan kasus gratifikasi akan dilanjutkan pekan depan. Hendarsyah mengatakan, pihaknya akan kembali akan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya.

Ia mengatakan, Hari Murti didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diberitakan sebelumnya, Sutjahjo Hari Murti dijebloskan ke dalam penjara. Ia diduga menerima uang gratifikasi sebesar Rp685 juta.

Penahanan Sutjahjo Hari Murti dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Selasa, 15 September 2020 Kabag Hukum Pemko Batam itu pun harus merasakan pengapnya ruang jeruji besi akibat perbuatannya.

Kejari Batam sebelumnya menetapkan Hari Murti sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam perjalanan setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, ia akhirnya menjadi tersangka dan langsung ditahan.

Penetapan tersangka terhadap Sutjahjo Hari Murti berdasarkan Pasal 184 KUHP, Hari Murti dijerat dengan Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 atau kedua Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Total gratifikasi yang diterima tersangka sebesar Rp685 juta, dari seorang pengusaha di Batam dengan tujuan mendapatkan proyek di Pemko Batam. Uang gratifikasi itu diterima dalam tiga tahap,” kata Kasi Intel Kejari Batam, Fauzi kepada wartawan di Kantor Kejari Batam, Jalan Tengku Putri, Batam Centre, Selasa. 13 Oktober 2020. (*)

Loading...
Loading...