Rabu | 29 Juni 2022 |
×

Pencarian

TANJUNG PINANG

Power Sharing Hal Biasa, Tapi Jangan Intervensi Gubernur

Julyanta Mitra (duduk 4 dari kiri) saat mendeklarasikan Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Pejuang Provinsi Kepri (FK-AMP2KR) beberapa waktu lalu. foto ist.

MEDIAKEPRI.CO.ID, TANJUNGPINANG – Dalam alam demokrasi saat ini, Power Sharing antara elemen masyarakat maupun Ormas dengan Kepala Daerah suatu hal yang biasa. Tapi jangan terlalu jauh mengintervensi kebijakan Kepala Daerah, apalagi ikut campur dalam penyusunan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Demikian disampaikan Pendiri Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Pejuang Provinsi Kepri (FK-AMP2KR), Julyanta Mitra menjawab mediakepri.co.id menyangkut rencana aksi demonstrasi Perpat Batam yang menuntut realisasi janji politik antara Perpat Batam dengan pasangan Ansar-Marlin.

“Kita bicara subtansinya ya.
Soal sharing power hal biasa dalam politik, namun soal penempatan Kepala OPD,  biarkan Parpol Koalisi yang mendiskusikannya, bukan Ormas tertentu,  kecuali memang Perpat Batam menjadi corong untuk pemaksaan kehendak?” ujar Julyanta Mitra, Minggu 11 April 2021 dengan nada bertanya.

Soal janji politik kata Anta, barangkali ranahnya elit-elit politik partai pengusung dan tim pemenangan Ansar-Marlin.

“Elit politik partai juga harus bertanggung jawab terutama partai koalisi dan tim pemenangan, jangan dibiarkan ormas yang engga ada hubungannya ikut campur dan mengintervensi gubernur dan wagub,” jelasnya.

Namun demikian, sejauh pengamatan Anta demikian sapaan salah seorang pemuda pejuang pembentukan Provinsi Kepri ini,  Gubernur Kepri dalam waktu dekat belum berencana melakukan mutasi dan rotasi Kepala OPD.

“Belum ada pembicaraan reshufle OPD. Karena Gubernur masih bekerja bagaimana Provinsi Kepri bisa  menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat  guna memprioritas peningkatan pembangunan dari berbagai sektor di Provinsi Kepri, “sebut Anta.

Lebih kongkrit menurut Anta, Gubernur Ansar saat ini sedang mencurahkan pikiran dan tenaga bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Gurindam.id melaporkan bahwa berdasarkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa Perpat Kota Batam nomor : 017/DPD-PERPAT/BTM/IV/2021 tanggal 9 April 2021, salah satu poinnya, bila Ansar-Marlin menang pada Pilkada 2020 maka jabatan Sekda dan 3 Kadis direkomendasikan (diberikan) ke Ibu Marlin. Namun hingga saat ini, Gubernur Ansar Ahmad tidak mau menunaikan komitmen tersebut.

Ketua Tim Pemenangan Ansar-Marlin, Ade Angga belum memberikan tanggapan ketika ditanya melalui pesan WA, seputar tuntutan janji politik Perpat Batam tersebut. (ml)