Jumat | 25 Juni 2021 |
×

Pencarian

TANJUNG PINANG

KPK Ingatkan ASN di Pemko Tanjungpinang Tak Lakukan Gratifikasi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Tidak sepantasnya bagi ASN maupun pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat.

Pasalnya sudah menjadi tugas dan kewajiban ASN dan pejabat publik tersebut untuk melaksanakan pekerjaan atau melayani masyarakat.

Maka dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bagi ASN di lingkup Pemko Tanjungpinang untuk tidak melakukan gratifikasi. Karena gratifikasi merupakan akar dari korupsi.

Demikian diibgatkan Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Utama KPK, Muhammad Indra Furqon saat Penandatangan Pernyataan Komitmen dan sosialisasi Penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemko Tanjungpinang di Kantor Walikota Tanjungpinang, Rabu 9 Juli 2021.

“Kita tidak berhak mendapat sesuatu melebihi hak kita, apalagi pegawai negeri sudah disumpah, “ucap dia.

Dijelaskan dia, ada perbedaan prinsipil antara gratifikasi dan penyuapan. Kalau penyuapan itu ada terjadi meeting of mind, transaksional.

Si pemberi ungkapnya mengharapkan sesuatu dari apa yang dia berikan kepada si penerima untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sehingga ada kesepakatan.

“Sedangkan gratifikasi, uang masuk sendiri tanpa kita minta. Dibungkus dengan tanda terima kasih berupa uang cuma-cuma, uang minum, uang jasa, uang lelah,” terang dia.

Pada UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, lanjut dia, diketahui bahwa menerima gratifikasi ilegal merupakan tindak pidana korupsi, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara.

Meskipun demikian, gratifikasi pada dasarnya adalah netral, berupa pemberian dalam arti luas. Kapan gratifikasi menjadi ilegal? Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap.

“Apa bila berhubungan dengan jabatan kita, dan ini berlawanan dengan kewajiban dan tugas, sesederhana itu,” ucap dia.

Ada terdapat 17 gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ke KPK, diantaranya pemberian dalam keluarga, hadiah tidak dalam bentuk uang, perlengkapan yang diberikan kepada peserta, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan yang belaku umum. (dri)