Jumat | 25 Juni 2021 |
×

Pencarian

TANJUNG PINANG

Ombudsman Ingatkan Pemko Tanjungpinang dengan Tiga UU

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Ombudsman perwakilan Provinsi Kepri menyikapi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terkait pemberian layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan wajib menunjukkan sertifikat vaksin.

Ini merujuk di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tepatnya di Pasal 13A. Disebutkan bahwa, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

Rilis tertulis pada Senin 7 Juni 2021 yang diterima mediakepri.co.id pada 8 Juni 2021, Ombudsman mengingatkan Walikota Tanjungpinang.

Ada tiga UU yang menjadi bahan pertimbangan disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mulai dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial berbunyi, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dan, sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berbunyi, penyelenggaran publik berasaskan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan publik adalah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang sebagian subtansinya merupakan pelayanan dasar urusan Pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

“Kiranya Walikota Tanjungpinang memperhatikan perintah Undang-undang bahwa adalah kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan publik tanpa diskriminatif dengan alasan apapun juga,” tegasnya. (dri)