Kamis | 05 Agustus 2021 |
×

Pencarian

KEPRI

Ditegur Mendagri Soal Pembayaran Innakesda, Ini Jawaban Pemprov Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bukit Bestari – Sebanyak 19 provinsi ditegur Mendagri menyangkut pembayaran Innakesda, termasuk Provinsi Kepri.

Menyikap hal itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan Pemprov Kepri tidak pernah menahan pembayaran Innakesda.

“Innakesda merupakan hak yang harus dibayarkan, “ujar Gubernur Ansar melalui keterangan tertulisnya, Senin 19 Juli 2021.

Pemprov Kepri sebut Gubernur Ansar telah menganggarkannya. Dan Ia selalu mengingatkan kepada Kepala OPD terkait untuk selalu diperhatikan.

Gubernur Ansar menekankan rumah sakit berikut Tenaga Kesehatan (Nakes) merupakan benteng pertahanan ‘perang’ terakhir melawan Covid-19.

Ia selalu memastikan semua tenaga kesehatan dalam kondisi fit dan siap tempur dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Sehingga pemberian insentif merupakan salah satu upaya Pemprov Kepri dalam meningkatkan kekuatan moril tenaga kesehatan, “kata Gubernur Ansar.

Sehubungan dengan hal itu, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati menjelaskannya.

Ia mengungkapkan pada tahun anggaran 2021, Pemprov Kepri telah mengangarkan   Innakesda Penanganan Covid-19 sebesar Rp2.520 miliar, namun tidak mencukupi.

Sejurus itu, terbit PMK 17 Tahun 2021.  anggaran Innakesda tidak lagi bersumber dari BOK-Tambahan tetapi  bersumber dari DAU.

Sehingga Pemprov Kepri menambah anggaran menjadi Rp17,283 miliar sesuai dengan amanat PMK tersebut. 

Dari jumlah anggaran itu, digunakan untuk membayar kekurangan Innakesda Penanganan Covid-19 2020.

Pasalnya anggaran tidak tercukupi melalui alokasi BOK Tambahan dari Pusat pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4,5miliar dan sisanya untuk pembayaran Innakesda Covid-19 Tahun Anggaran 2021.

“Anggarannya tersedia, dan Pemprov Kepri sudah merealisasikan pembayarannya. Kita sama sekali tidak menahan atau menunda-nunda pembayarannya, “kata Venni.

Venni menjelaskan hingga saat ini Pemprov Kepri telah merealisasikan pembayaran Innakesda Penanganan Covid-19 sebesar Rp7,926 miliar atau sekitar 46 persen.

“Sudah 46 persen direalisasikan dari total yang dianggarkan. Termasuk penyelesaian kekurangan bayar Innakesda tahun anggaran 2020, “rincinya.

Menyangkut teguran Mendagri, Venni menyampaikan hal yang wajar. Soalnya Pemprov Kepri belum mengirim laporan realisasi ke Kemendagri.

“Laporam ke Kemendagri per tanggal 15 Juli 2021. Sementara Mendagri mengeluarkan teguran tertulis 16 Juli 2021 atau selisih 1 hari, “ujar Venni melalui realise dari Humas Pemprov Kepri.

“Bisa jadi laporan yang kita sampaikan belum terupdate, hal tersebut dapat kita maklumi, “sebutnya.

Ia pun mengatakan Gubernur Kepri telah mengirim surat klarifikasi kepada Mendagri, Senin 19 Juli 2021.

“Naif sekali jika Pemprov Kepri menahan dana Innakesda. Sementara bidang kesehatan menjadi salah satu yang tertuang dalam tujuh prioritas pembangunan Kepri.  Dan jika ada unsur menahan, tentu Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi orang pertama yang akan menegur OPD terkait, sebelum keluar teguran dari pemerintah pusat,” pungkas Venni.(*)