Senin | 29 November 2021 |
×

Pencarian

NATUNA

Dana Bagi Hasil Migas Natuna Anambas Sokong Pembangunan Daerah di Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Ranai – Kontribusi dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas), memiliki peran penting sebagai sumber dana pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Keberadaan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepri sebagai daerah pengasil, memiliki andil yang sangat besar dalam meraup pendapatan DBH Migas dari pemerintah pusat.

Penetapan kedua kabupaten kaya Migas ini sebagai daerah penghasil ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 214 K/82/MEM/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Pergitungan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk Tahun 2021.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, tercatat pada tahun 2020, Provinsi Kepulauan Riau dari sektor DBH Migas adalah sebesar Rp 254 Miliar, angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 613 Miliar.

Sementara untuk Kabupaten Natuna, realisasi angka pendapatan dari sektor DBH Migas pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 138 Miliar, sedangkan pada tahun 2019 tercatat jauh lebih besar yaitu Rp 515 Miliar.

Dasar hukum pembagian DBH, sudah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 serta PMK Nomor 139/PMK.07/2019.

Mekanisme pembagian DBH Minyak Bumi bagi daerah penghasil sebanyak 15 persen, 5 persen provinsi penghasil dan 10 persen kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut, dengan porsi provinsi sebanyak 3 persen, kabupaten penghasil adalah sebanyak 6 persen sisanya 6 persen lagi dibagi rata kepada kabupaten kota dalam provinsi tersebut.

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKPP) berbagai edisi perkembangan DBH Minyak Bumi di Provinsi Kepri dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan, namun angka tersebut turun pada tahun 2020.

Pada tahun 2015 Provinsi Kepri mendapatkan angka sebesar Rp 32 Miliar, disusul Kabupaten Natuna sebesar Rp 33,8 Miliar dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 22,9 Miliar. Sedangkan untuk kabupaten kota lain di dalam provinsi Kepri masing-masing mendapatkan Rp 10,2 Miliar.

Sedangkan pada tahun 2020 Provinsi Kepri mendapatkan angka sebesar Rp 59 Miliar, disusul Kabupaten Natuna sebesar Rp 73 Miliar dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 48 Miliar. Sedangkan untuk kabupaten kota lain di dalam provinsi Kepri masing-masing mendapatkan Rp 29,9 Miliar.

Sementara mekanisme pembagian DBH Gas Bumi angka persentasenya dua kali lebih besar dari DBH Migas, bagi daerah penghasil sebanyak 30 persen, 10 persen provinsi penghasil dan 20 persen kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut, dengan porsi provinsi sebanyak 6 persen, kabupaten penghasil adalah sebanyak 12 persen sisanya 12 persen lagi dibagi rata kepada kabupaten kota dalam provinsi tersebut.

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKPP) berbagai edisi perkembangan DBH Gas Bumi di Provinsi Kepri dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan, namun angka tersebut turun pada tahun 2020.

Pada tahun 2015 Provinsi Kepri mendapatkan angka sebesar Rp 235 Miliar, disusul Kabupaten Natuna sebesar Rp 351 Miliar dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 225 Miliar. Sedangkan untuk kabupaten kota lain di dalam provinsi Kepri masing-masing mendapatkan Rp 79 Miliar.

Sedangkan pada tahun 2020 Provinsi Kepri mendapatkan angka sebesar Rp 195 Miliar, disusul Kabupaten Natuna sebesar Rp 64 Miliar dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 60 Miliar. Sedangkan untuk kabupaten kota lain di dalam provinsi Kepri justru lebih besar dari Kabupaten Natuna dan Anambas yaitu masing-masing mendapatkan Rp 134 Miliar.

Dengan pembagian DBH Migas hasil dari Natuna Anambas tersebut hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan bagian, dengan demikian keberadaan DBH Migas sangat berpengaruh kepada pembiayaan keuangan bagi kabupaten kota di luar kabupaten penghasil.

Perkembangan DBH Migas di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKPP), tercatat dari tahun 2016 DBH Minyak Bumi mengalami kenaikan dan penurunan.

Angka tertinggi Provinsi Kepulauan Riau, terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 125 Miliar meskipun pada tahun berikutnya harus turun menjadi Rp 59 Miliar.

Untuk Kabupaten Natuna DBH Minyak Bumi tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp 168 Miliar, sementara pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 73 Miliar.

Sementara untuk DBH Gas Bumi Provinsi Kepri dari tahun 2016 terus mengalami peningkatan, puncaknya pada tahun 2019 yang mencapai 487 Miliar, meskipun harus mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar Rp 195 Miliar.

Untuk Kabupaten Natuna sendiri, pada tahun 2016 justru DBH Gas Bumi angkanya cukup tinggi yaitu sebesar Rp 351 Miliar, dua tahun berikutnya berkisar diangka Rp 171 Miliar sampai Rp 182 Miliar.

Angka ini kembali naik pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 346 Miliar, namun pada tahun 2020 angka DBH Gas Bumi terjun bebas ke angka Rp 64 Miliar saja.

Dari uraian angka tersebut di atas, dapat dilihat, terjadi penurunan pendapatan dari sektor Migas yang sangat drastis, sehingga berakibat kepada realisasi kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Malahan pada tahun 2021 ini, Bupati Natuna, Wan Siswandi sempat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam surat tersebut, Bupati Natuna memerintahkan untuk melakukan penghentian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.

Melalui Surat Bupati Natuna dengan Nomor 910/223/ADPEMB/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tersebut, Bupati Natuna menyampaikan alasan penghentian pelaksanaan kegiatan tersebut adalah, pertimbangan hasil pembahasan kertas kerja perhitungan realisasi DBH Migas dan Minerba TA 2020 oleh Pemerintah Pusat tidak menerbitkan PMK 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna, Fadillah. Foto Dhani

Penurunan realisasi DBH Migas disoroti oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna, Fadillah, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut, mengingat APBD Natuna masih sangat bergantung kepada pusat.

“Pembagunan dan perekonomian di Natuna sangat bergantung dari APBD, hal ini bisa kita lihat kalau APBD belum disahkan perputaran uang di masyarakat juga pasti berkurang,” ujarnya.

Fadillah meminta kepada Pemerintah Pusat, supaya lebih bijaksana lagi dalam menetapkan porsi DBH bagi Natuna mengingat kondisi geografis Natuna berupa daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

“Pembangunan di sini (Natuna), memiliki kesulitan dan biaya yang relatif tinggi, mengingat terdiri dari kepulauan,” terangnya.

Menurut Fadillah, andai saja pemerintah pusat memberikan perhatian lebih, dengan porsi DBH Migas yang maksimal, dengan jumlah penduduk yang masih sedikit seperti saat ini, bukan tidak mustahil warga Natuna akan hidup sejahtera, bahkan mungkin Natuna bisa menjadi kabupaten terkaya di Indonesia.

Suasana pertemuan antara Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda dengan para pengurus alumni IKATEMA. istimewa

Sementara itu, untuk memaksimalkan pendapatan sektor Migas diluar DBH, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna merencanakan penengelolaan dana Partisipasi Interest (PI) perusahaan Migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Natuna.

“Pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki hak Partisipasi Interest 10 persen terhadap kegiatan produksi Migas yang dilakukan di wilayahnya,” ucapnya saat ditemui Pengurus Ikatan Alumni Teknik Mineral Natuna (IKATEMA), di Ruang Kerjanya, Kamis 19 Agustus 2021 lalu.

Rodhial menyampaikan, pengelolaan PI 10 persen sudah masuk dalam rencana pemerintahannya bersama Wan Siswandi. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor Migas diluar DBH.

“Akan dipelajari lebih lanjut, bila perlu kita akan mengadakan studi banding ke daerah yang sudah menjalankan itu,” ucap Rodhial.

Wartawan : Dani Ramdani